4 hours ago
1
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah akademisi dan peneliti menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin perlu menjaga fokus pada mandat utama pengelolaan pertahanan negara.
Mereka mengingatkan agar kementerian pertahanan tidak terlalu jauh masuk ke wilayah kebijakan yang berada di luar tugas pokok dan fungsi pertahanan, terlebih dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah membangun desain keamanan nasional di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Heru Susetyo menilai penguatan sektor pertahanan harus tetap berada dalam kerangka negara demokrasi yang menempatkan kontrol sipil sebagai prinsip utama.
Menurut dia, desain keamanan nasional tidak boleh hanya dimaknai sebagai penguatan institusi militer semata.
“Pertahanan negara yang kuat bukan hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, pakar hubungan internasional Prof. Connie Rahakundini Bakrie menilai dinamika geopolitik global memang mendorong banyak negara meningkatkan kapasitas pertahanannya.
Namun ia mengingatkan bahwa strategi keamanan nasional harus tetap dirumuskan secara terukur dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.
Menurut Connie, kementerian pertahanan seharusnya berfokus pada konsolidasi kekuatan militer, pembangunan industri pertahanan, serta perumusan strategi menghadapi ketegangan geopolitik dunia yang semakin kompleks.
