5 hours ago
1
Oleh: Idrus Marham
Fajar.co.id – Mengamati deras dan riuhnya narasi kritik yang belakangan ini membanjiri ruang publik — termasuk dari Ketua BEM UGM -- yang semestinya menjadi garda
depan intelektualitas — saya tidak bisa lagi
menyembunyikan rasa miris. Itu bukan lantaran alergi kritik, tapi karena kritik yang seharusnya lahir dari kedalaman berpikir justru terasa begitu negatifnya. Sudut demi sudut dinarasikan, disebar demi mendapatkan
legitimasi opini. Apalagi dalam narasi yang dibagikan ke berbagai lembaga Internasional itu, Presiden begitu diolok-olok, diprovokasi dan direndahkan. Jelas ini bukan akar tradisi kritik.
Di rumah Indonesia bersama, kritik bukan barang baru! Kita sudah lama kenal. Di tengah stigma yang menggambarkan bangsa ini cenderung sensitive terhadap kritik, pikiran kritis toh tetap leluasa meramaikan wacana. Founding Fathers kita bahkan kampiun
mengajarkan kritik. Mereka meninggalkan banyak warisan polemik, ajang kritis yang sangat berbobot.
Bahkan di era Orde Baru yang dipandang paling sensitive pun, kritik tetap mendapat tempat istimewa. Orde Baru menyiapkan ruang terbuka bagi kritik yang bertanggung jawab. Dipersilahkan! Kritik bahkan dipandang sebagai partisipasi, bukan pembangkangan.
Maka di zaman Orde Baru, tak sedikit pemikir dan lembaga kritis hadir memberi masukan kepada Pemerintah. Bahwa di saat itu ada yang menyuarakan keprihatinan atas keterbatasan ruang untuk menyampaikan kritik, itu bukan lah penyangkalan terhadap kesempatan menyampaikan kritik namun lebih pada kebutuhan stabilitas politik yang lebih membutuhkan lahirnya bentuk-bentuk pemikiran kritis yang matang, relevan dan tidak emosional. Memang dengan sikap seperti itu, ruang kritis menjadi begitu ekslusif, tidak menjadi ruang massal. Akibatnya,yang dipandang kritis hanya pikiran yang menakjubkan saja. Yang abal-abal, sama sekali tak dapat tempat.
