4 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI diaktifkan kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto usai dihapus pada 2001 oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat menjabat Presiden ke-4 RI.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen Bambang Trisnohadi menjadi Kaster TNI. Bambang sebelumnya merupakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.
Bom waktu kebebasan sipil
Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad Muradi mengkritik kembali aktifnya jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saran saya, perbaiki tata kelola politik pertahanan keamanan kita, jangan malah kembali ke masa lalu," ucap Muradi lewat sambungan telepon, Kamis (12/3) malam.
Muradi berpendapat keberadaan Kaster ini berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan sipil.
"Kalau pun dipaksakan saya kira ini jadi bom waktu bagi kebebasan sipil," ucap dia.
Ia mengatakan keberadaan Kaster ini nantinya akan mengubah paradigma tentara. Muradi menyebut lantaran tugas Kaster ini beririsan dengan pekerjaan kepolisian dan Pemerintah Daerah.
"Selama ini, selama ini fungsi-fungsi apa, Kodam itu kan dikurangi fungsi-fungsi intelijen dan fungsi-fungsi pengamanannya. Iya. Karena, karena menjadi kewenangan teman-teman di polisi dan juga Pemda gitu. Makanya Pemda itu kan ada, ada FKDM, ada FKPT," ujarnya.
Muradi menjelaskan urgensi keberadaan Kaster dulu, dan mengapa dihapuskan di era Gus Dur.
Pertama, Muradi menjelaskan keberadaan Kaster biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi rezim. Ia menyebut Kaster ini bertugas untuk memperkuat basis militer, khususnya matra darat kerja non-kombatan.
Muradi pun berpendapat bahwa Kaster ini juga tak berkaitan dengan konflik antara Iran dengan Israel-AS di kawasan Timur Tengah. Ia menyebut hal itu tak menyelesaikan persoalan, mengingat selama perang di Timur Tengah hingga kini tak ada serangan darat yang terjadi.
"Artinya apa? Artinya serangan darat itu the last-last option. Paling utama adalah memperkuat memperkuat udara dan laut," ucap dia.
Muradi mengatakan jika memang kembalinya Kaster ini sebagai bentuk antisipasi peperangan di Timur Tengah, maka hal itu seakan salah sasaran. Ia menyebut peperangan generasi kelima seperti di Timur Tengah sudah berkembang dari perang konvensional dulu.
"Saya kalau mau disiapkan, siapkan dulu itu armada kita. Siapkan dulu misalnya anti rudal kita lah untuk, untuk menangkis itu," ujar dia.
"Serangan udara menghancurkan basis-basis darat baru nanti mereka akan serangan darat. Kapan? Itu dia sampai hari ini belum clear, kenapa? Karena kedua-duanya masih kuat kan itu," imbuhnya.
Penghapusan Kaster TNI upaya setop dwifungsi ABRI
Terpisah, pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut wajar jika pengaktifan kembali Kaster TNI memunculkan perhatian publik.
Ia menyebut penghapusan jabatan itu pada 2001 merupakan bagian dari upaya mengakhiri praktik dwifungsi ABRI.
"Karena itu, TNI saat ini memikul semacam beban pembuktian historis. Artinya, TNI perlu menunjukkan secara transparan bahwa pengaktifan kembali Kaster tidak berkaitan dengan pola lama dwifungsi," kata Fahmi.
Ia menyebut TNI harus bisa menjelaskan bahwa keberadaan kembali Kaster ini merupakan bagian dari kebutuhan strategis pertahanan negara yang berkembang dalam konteks yang sangat berbeda.
Fahmi berpendapat dalam konteks dinamika keamanan global yang semakin kompleks, penguatan fungsi teritorial memang memiliki relevansi yang semakin besar.
Ia menyebut ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi selalu berbentuk perang konvensional, tetapi semakin asimetris dan multidimensi, mulai dari krisis pangan, bencana alam, radikalisme, hingga ancaman siber dan perang informasi.
Dengan begitu, dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), berbagai isu tersebut membutuhkan sistem deteksi dini dan koordinasi yang kuat di tingkat wilayah.
"Karena itu, peningkatan eselonering dari Asisten Teritorial (Aster) bintang dua menjadi Kaster bintang tiga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat orkestrasi pembinaan teritorial secara lebih strategis di tingkat pusat," ucap dia.
Ia juga mengatakan dalam perspektif yang lebih luas, langkah ini juga dinilai sejalan dengan agenda penguatan pertahanan nasional yang tengah didorong pemerintahan Prabowo.
Dengan menempatkan ketahanan nasional sebagai konsep yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup ketahanan wilayah, ketahanan pangan, hingga kesiapsiagaan menghadapi krisis.
Ia pun berpendapat dalam kerangka itu, jaringan teritorial TNI memiliki peran penting sebagai simpul penghubung antara pertahanan negara dan kekuatan masyarakat di daerah. Namun, keberhasilan penguatan fungsi teritorial tetap akan sangat ditentukan oleh bagaimana pendekatannya dijalankan.
"Tantangan terbesar bagi Kaster adalah memastikan bahwa pembinaan teritorial dilakukan dengan pendekatan sinergi dan kolaborasi, bukan dominasi militer atas ruang sipil," ujar dia.
(mnf/dal)
Add
as a preferred source on Google
