15 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga tiket pesawat domestik maksimal 13 persen di tengah lonjakan harga avtur global.
Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyatakan penyesuaian tarif akan dilakukan secara terukur dengan tetap mengikuti ketentuan regulator.
"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyesuaian ini dilakukan seiring implementasi kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) 83 Tahun 2026 terkait penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik, serta rencana pemberian stimulus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen yang ditanggung pemerintah.
Menurut manajemen, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat di tengah tekanan industri penerbangan global akibat fluktuasi harga bahan bakar.
"Evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur yang terus bergerak dinamis," ujar Glenny.
Selain penyesuaian tarif, perusahaan juga menyiapkan langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga produktivitas kapasitas sekaligus memastikan layanan tetap berjalan.
Glenny juga menegaskan akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan industri aviasi global agar setiap kebijakan yang diambil tetap adaptif serta menjaga aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat.
Kebijakan ini merujuk pada langkah pemerintah yang membatasi kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9-13 persen, meski harga avtur melonjak lebih dari 70 persen akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif untuk menahan kenaikan harga tiket, termasuk pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan anggaran sekitar Rp2,6 triliun.
Selain itu, pemerintah menetapkan penyesuaian fuel surcharge menjadi 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, serta memberikan insentif pembebasan bea masuk suku cadang pesawat guna membantu menekan biaya operasional maskapai.
(del/sfr)
Add
as a preferred source on Google
