7 hours ago
1
Guru besar UGM, Zainal Arifin Mochtar, dan Menteri HAM, Natalius Pigai. (Kolase Foto)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana debat ilmiah mengenai hak asasi manusia (HAM) antara Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar yang sempat ramai diperbincangkan akhirnya berakhir dengan ketegangan publik.
Natalius Pigai menegaskan bahwa ia terbuka untuk debat dalam koridor akademik, namun perdebatan yang diinginkan adalah terkait konsepsi dan ilmu pengetahuan HAM, bukan teknis pelaksanaan tugas kementerian.
"Sebagaimana saya tulis di cuitan sebelumnya bahwa Saya ingin debat ilmiah," kata Pigai saat dikutip pada Minggu (1/3/2026). Ia menegaskan bahwa polemik yang berkembang belakangan ini keluar dari substansi yang sebenarnya ia maksud.
Fokus Debat pada Ilmu HAM, Bukan Tupoksi Kementerian
Pigai menegaskan bahwa perdebatan yang diinginkan bukan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian HAM, karena penilaian terkait tupoksi merupakan urusan DPR dan pimpinan.
"Karena Profesor itu bicara ilmu dan pengetahuan holistik tentang HAM bukan pembahasan pelaksanaan Tupoksi. Kalau penilaian Tupoksi itu urusan DPR dan Pimpinan," jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa catatan HAM selama ini selalu disampaikan secara terbuka kepada DPR dan publik melalui media, bukan kepada individu tertentu.
Kesediaan Debat dan Pertanyaan soal Pembatalan
Soal teknis debat, Pigai mengaku sudah menyatakan kesediaannya dan menyimpan bukti komunikasi resmi dengan pihak Kompas TV.
"Pak Ucheng sudah diberitahu Kompas TV bahwa Pigai sudah setuju jam 11.16 Pagi 27 Pebruari 2026 (Semua bukti surat-surat elektronik saya simpan)," bebernya. Namun, Pigai mempertanyakan mengapa muncul video yang mengangkat isu pembatalan debat tersebut.
