4 hours ago
1
Batam, CNN Indonesia --
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah mendukung wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan tarif atau biaya terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka.
Irvan mengatakan pemerintah sangat membutuhkan pendapatan negara dari berbagai sektor, termasuk perairan. Ia pun mencontohkan konsep seperti Terusan Suez dan Terusan Panama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu isu yang baik, seperti Terusan Suez, seperti Terusan Panama itu pakai bayar semua itu. Nah, saya sendiri sudah memiliki konsep untuk mendukung ide menteri keuangan seperti itu. Pada saat ini, mungkin kita semua mungkin membutuhkan pendapatan negara dari segala sektor termasuk di perairan," kata Irvan kepada wartawan di Batam, Kamis (23/4).
Irvan mengandaikan Selat Malaka seperti jalan tol atau jalan raya yang banyak dilintasi kendaraan. Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan ruang yang ada di sepanjang Selat Malaka.
Ia mengaku sudah menyampaikan beberapa saran strategis dalam mengelola Selat Malaka dan Laut Natuna Utara agar bisa meningkatkan pendapatan negara kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau kita bayangkan Selat Malaka ini seperti jalan tol atau jalan raya yang besar, sementara kita dipinggir-pinggirnya, masak enggak bikin warung kek, bikin apa pom bensin untuk kita mampir dan terus terang saya enggak bisa menyampaikan," ujarnya.
Irvan meyakini masa depan Indonesia ada di laut lantaran sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, mengelola sumber daya laut tidak sulit karena bisa tumbuh dan hidup sendiri.
"Karena sumber daya alam terbarukan ada di laut, mungkin di darat sudah habis, cuma di laut masih tetap ada, dan itu tidak sulit kita mengelola karena sumber daya ini tumbuh sendiri, hidup sendiri, kita nggak perlu kasih makan, kita nggak perlu kasih vitamin, tinggal tangkap tinggal ambil dan itu bisa terbarukan," ujarnya.
Peresmian Mako Bakamla
Irvan juga sekaligus meresmikan tiga Markas Komando (Mako) tiga bagian wilayah Indonesia, yakni Zona Barat di Batam, Zona Tengah di Manado, dan Zona Timur di Ambon.
Irvan mengatakan pembangunan dan peresmian Mako di tiga zona tersebut merupakan langkah strategis negara dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia.
"Peresmian ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia dari barat hingga timur," ujarnya.
Irvan berharap kehadiran Mako Bakamla ini menjadi pusat layanan keamanan laut yang dapat diakses masyarakat, terutama bagi nelayan, pelaku usaha pelayaran, dan para pengguna jasa maritim.
"Bakamla RI berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas keamanan laut nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berandai-andai kapal yang melintasi Selat Malaka dikenakan biaya seperti yang berlaku di Selat Hormuz. Ia menyinggung posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia.
Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya mengatakan Indonesia bukan negara pinggiran karena berada di lintasan strategis pelayaran global, yaitu Selat Malaka.
"Arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," kata Purbaya ketika memberi sambutan dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).
(fra/arp/fra)
Add
as a preferred source on Google
