4 hours ago
1
Presiden Prabowo Subianto
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah menuai respons beragam dari para wakil rakyat di Senayan.
Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad menilai, wacana pemotongan gaji pejabat negara yang dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto patut dipandang sebagai sinyal moral bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun secara fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil.
Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali Ahmad mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, ia menilai wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata Politisi Fraksi PKB itu
