15 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pembatasan mendadak atas pergerakan gandum antardaerah yang dilakukan pemerintah daerah Punjab di Pakistan telah memicu krisis tepung dan lonjakan harga di sejumlah provinsi lain.
Langkah ini mendapat kecaman tajam dari politisi maupun asosiasi penggiling tepung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski pejabat Punjab membantah adanya larangan resmi, mereka mengakui telah mendirikan pos pemeriksaan untuk memantau apa yang disebut sebagai pergerakan gandum yang "tidak biasa." Para pengkritik menilai kebijakan itu bertentangan dengan semangat pasar bebas serta melanggar hak-hak konstitusional.
Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP) dan Sindh, yang sangat bergantung pada pasokan gandum dari Punjab, menjadi pihak paling vokal menolak pembatasan ini. Asosiasi Penggiling Tepung Seluruh Pakistan (PFMA) menyebut langkah Punjab inkonstitusional, merujuk Pasal 151 Konstitusi yang menjamin kebebasan perdagangan dan komersial di seluruh negeri.
Ketua Asosiasi Penggiling Tepung Punjab, Riazullah Khan, mengatakan bahwa pos-pos pemeriksaan di pintu keluar provinsi menghalangi distribusi gandum dan tepung ke wilayah lain. Ia menilai tindakan itu melanggar kebijakan deregulasi yang sebelumnya menjanjikan kebebasan penuh dalam perdagangan dan distribusi gandum.
Akibatnya, harga tepung melonjak tajam di KP, dengan satu karung 20 kilogram kini dijual hingga PKR2.800, dibandingkan sekitar PKR1.800 di Punjab. Gubernur KP, Faisal Karim Kundi, menyebut pembatasan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan Pasal 151" sekaligus "ancaman serius terhadap persatuan nasional."
Ketahanan pangan
Majelis KP pun mengeluarkan resolusi bulat yang mengecam kebijakan tersebut, sambil menyoroti lonjakan harga tepung hingga 68 persen.
Krisis serupa pernah terjadi pada 2020, 2022, dan 2023, ketika pasokan terganggu akibat bencana alam atau rendahnya produksi karena minimnya input pertanian. Punjab selama ini dikenal sebagai provinsi yang mengamankan pasokan dengan membeli dan menyimpan lebih dari empat juta ton gandum setiap panen untuk menstabilkan harga, namun peran itu ditinggalkan sejalan dengan kesepakatan internasional.
Pejabat Punjab membela langkah pembatasan dengan alasan menjaga ketahanan pangan dan mencegah penimbunan serta penyelundupan. Mereka menilai perlu menghalangi pengalihan gandum ke pabrik pakan ternak atau penjualan ke provinsi lain dengan harga lebih tinggi demi melindungi konsumen lokal.
Mereka juga merujuk pada ketentuan National Finance Commission award, yang menegaskan bahwa setiap provinsi bertanggung jawab atas ketahanan pangan masing-masing.
Namun, para penggiling tepung dan analis menilai kebijakan tersebut kontraproduktif. Mereka berpendapat pembatasan justru menimbulkan kelangkaan buatan, mengacaukan pasar, dan mendorong kenaikan harga di seluruh negeri. Lembaga Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) secara konsisten mendorong deregulasi, dengan peringatan bahwa pelarangan hanya menumbuhkan inefisiensi dan korupsi.
Kebebasan pergerakan gandum
Presiden Progressive Flour Millers Group, Majid Abdullah, memperingatkan bahwa intervensi administratif dalam pasar yang seharusnya deregulatif akan melemahkan minat investasi swasta di sektor gandum. Ia mengingatkan risiko meningkatnya impor gandum dengan harga internasional yang lebih mahal.
"Stabilitas pasar membutuhkan kebijakan konsisten dan komprehensif yang dilindungi oleh payung hukum yang jelas," kata Abdullah.
Ia menambahkan, pemerintah Punjab sebelumnya justru mendorong investasi swasta dengan menawarkan pinjaman bank untuk pembelian gandum dalam jumlah besar. Namun tanpa perlindungan hukum, investasi tersebut kini dianggap berisiko tinggi.
Petani pun ikut terdampak. Analis memperkirakan, pembatasan pemerintah yang dimaksudkan melindungi konsumen justru bisa membuat petani enggan menanam gandum musim depan. Gagalnya pemerintah memberikan harga yang wajar selama dua tahun terakhir sudah lebih dulu membuat banyak petani ragu melanjutkan penanaman.
Abdullah memperingatkan, upaya administratif untuk mengendalikan harga menjelang musim tanam berikutnya hanya akan semakin melemahkan semangat petani. Hal ini berpotensi menurunkan produksi domestik dan memperbesar ketergantungan pada impor yang lebih mahal.
Pemerintah federal kini mendapat tekanan dari provinsi-provinsi yang menghadapi krisis pasokan untuk turun tangan dan mengembalikan kebebasan pergerakan gandum, guna mencegah krisis pangan nasional, tulis Dawn.
(dna)
