2 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat tersulut emosi saat memimpin sidang debottlenecking yang membahas berbagai hambatan investasi di Indonesia, Jumat (13/3).
Emosinya terpancing ketika memasuki agenda ketiga rapat yang menyinggung konflik pengelolaan lahan di Batam yang dinilai berlarut-larut dan belum memiliki kejelasan kebijakan.
Persoalan yang dihadapi PT Galang Bumi Industri di Batam itu bukan sekadar masalah perizinan, melainkan konflik yang lebih mendasar terkait tumpang tindih kewenangan pengelolaan lahan di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang ketiga kan marah-marah. Saya juga baru lihat. Itu sebetulnya bukan masalah izin saja. Kalau izin saja kan gampang," ujar Purbaya kepada wartawan usai rapat di Jakarta.
Purbaya menilai terdapat persoalan struktural mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola lahan di kawasan tersebut, apakah berada di bawah BP Batam atau pihak lain.
Ia pun mempertanyakan kejelasan arah kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar ketidakpastian tersebut tidak terus menghambat investasi.
"Kalau BP Batam mau ambil alih ya biar saja, selama mereka mampu. Tapi saya belum clear kebijakannya seperti apa di Kemenko Perekonomian. Makanya saya tanya tadi, sebenarnya kebijakan Anda apa?" ujarnya.
Purbaya mengatakan pihak terkait telah meminta waktu sekitar dua minggu untuk merumuskan sikap pemerintah terkait konflik pengelolaan lahan di Batam.
"Mereka minta waktu dua minggu, suruh clear, sehingga kita tidak berlarut-larut. Habis itu kita melangkah ke depan dan memastikan posisi yang pemerintah ambil bisa dijalankan dengan baik," kata dia.
Sidang debottlenecking yang dipimpin Purbaya sendiri membahas tiga agenda utama terkait hambatan investasi dan operasional sejumlah perusahaan besar di Indonesia.
Agenda pertama menyangkut kendala yang dialami PT Samator Indo Gas Tbk terkait proses perizinan impor di Kementerian Perdagangan. Purbaya menyebut barang perusahaan tersebut telah tiba di Indonesia, namun izin dari kementerian terkait belum terbit.
"Samator juga ada sedikit masalah di perizinan, di mana barangnya sudah datang tapi izin dari perdagangan belum keluar. Tapi itu akan dibereskan dalam waktu singkat," terangnya.
Ia memastikan pemerintah akan mengirim tim untuk berkoordinasi dengan Kemendag guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
"Saya pikir sebelum Senin juga selesai. Nanti kita kirim tim ke sana untuk diskusi dengan Kementerian Perdagangan," ujarnya.
Agenda kedua membahas lamanya proses pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI). Purbaya menilai proses sertifikasi yang dapat memakan waktu lebih dari satu tahun terlalu lama bagi dunia usaha.
Ia meminta Kementerian Perindustrian memperjelas standar waktu pelayanan atau service level agreement (SLA) dalam proses penerbitan SNI.
"SLA-nya belum terlalu clear berapa hari mereka bisa dapat SNI. Kalau kita lihat kan rata-rata setahun lebih. Harusnya kelamaan itu," ujarnya.
(lau/sfr)
Add
as a preferred source on Google
