4 hours ago
2
Surat Menpan RB
FAJAR.CO.ID - Pemerintah resmi memulai persiapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2026. Langkah awal ini ditandai dengan diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pada 12 Maret 2026 yang meminta seluruh instansi pemerintah mengajukan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Surat bernomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tersebut bersifat segera dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan formasi yang akan dibuka dalam seleksi CPNS dan PPPK 2026. Pemerintah meminta instansi pusat dan daerah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai berdasarkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terjadi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Pengajuan Usulan Formasi ASN Melalui e-Formasi
Setiap instansi diwajibkan mengajukan usulan kebutuhan ASN yang mencakup jumlah pegawai, jenis jabatan, serta kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan instansi. Proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi e-Formasi yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB untuk mengintegrasikan kebutuhan ASN secara terpusat.
Batas waktu pengajuan usulan ditetapkan hingga 31 Maret 2026. Instansi yang tidak mengajukan usulan hingga batas waktu tersebut dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN pada tahun anggaran 2026.
Prinsip Zero Growth ASN dan Prioritas Sektor Pelayanan Publik
Dalam penyusunan kebutuhan ASN tahun 2026, pemerintah menerapkan prinsip zero growth yang berarti jumlah ASN secara keseluruhan tidak akan mengalami peningkatan signifikan kecuali pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini dianggap krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masih dapat memperoleh penambahan formasi meskipun ada pembatasan jumlah ASN secara umum.
