Skandal Tahanan Rumah Pertama dalam Sejarah KPK, Praswad Nugraha Ingatkan Degradasi Korupsi Menjadi Kejahatan Biasa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan tajam menyusul kebijakan kontroversial yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tahanan rumah.

Kebijakan ini memicu gelombang kritik dari berbagai aktivis antikorupsi, termasuk mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha.

Analisis terhadap langkah ini menunjukkan adanya kekhawatiran mendalam mengenai pergeseran standar penegakan hukum yang selama ini dikenal sangat ketat dan tanpa kompromi, terutama bagi para tersangka korupsi yang melibatkan jabatan publik strategis.

Praswad Nugraha menilai pengalihan status penahanan ini sebagai preseden buruk yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah berdirinya KPK. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menimbulkan kejanggalan secara prosedur, tetapi juga menciptakan area abu-abu dalam standar operasional prosedur (SOP) penahanan.

"Kebijakan ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri. Praktik ini bukan hanya janggal, tetapi juga membuka ruang abu-abu dalam standar penegakan hukum yang selama ini dijaga ketat oleh KPK," kata Praswad dalam pernyataan resminya kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Secara analisis hukum, status tahanan rumah bagi tersangka kasus korupsi kuota haji ini dinilai memiliki risiko tinggi terhadap proses penyidikan yang masih berjalan.

Praswad menjelaskan bahwa dengan berada di luar rumah tahanan negara (Rutan), tersangka memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk berinteraksi, yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengatur strategi hukum guna meloloskan diri dari jeratan pidana.