7 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Solidaritas antardaerah dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra terus menguat, terutama antara Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh. Dukungan konkret ditunjukkan melalui hibah antardaerah yang mencapai total Rp287 miliar untuk membantu pemulihan wilayah terdampak di Aceh.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mencatat, kontribusi tersebut berasal dari pemerintah daerah di Sumut dan Sumbar. Skema hibah ini bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) yang dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pemulihan.
Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumbar turut berpartisipasi dalam penyaluran hibah. Kontribusi ini melengkapi dukungan dari 8 pemerintah daerah di Sumut yang lebih dulu menyalurkan bantuan serupa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari Sumbar, total hibah yang dihimpun mencapai Rp27 miliar. Kota Padang menyumbang Rp5 miliar, sementara Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp3 miliar, dengan daerah lain berkontribusi antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Sementara itu, dari Sumut, total hibah yang terkumpul mencapai Rp260 miliar. Dengan demikian, akumulasi bantuan dari kedua provinsi tersebut mencapai Rp287 miliar yang akan disalurkan langsung ke daerah-daerah di Aceh yang masih terdampak berat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan mekanisme hibah ini dirancang agar bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh daerah penerima. Pada kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatra Selatan, akhir pekan lalu, ia menegaskan peran satgas lebih pada memastikan alur penyaluran berjalan tepat.
"Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4).
Tito menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan dan mengembalikan TKD senilai Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema ini memberi ruang fiskal bagi daerah yang terdampak lebih ringan untuk membantu wilayah dengan kebutuhan pemulihan lebih besar.
Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan dalam proses pemulihan. Risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor juga masih perlu diantisipasi, sehingga dukungan lintas daerah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pemulihan.
"Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana," pungkasnya.
Satgas PRR akan terus memastikan proses penyaluran hibah akan terus diawasi secara ketat. Pengawasan dilakukan baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
Kolaborasi antardaerah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan di Aceh. Selain itu, langkah ini juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
