11 hours ago
2
Jokowi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dinamika politik nasional kembali memanas. Pengamat politik Agus Wahid menyoroti langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai masih ingin menjaga pengaruhnya di panggung kekuasaan pasca lengser, salah satunya melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap intensitas kehadiran Jokowi dalam berbagai agenda PSI, termasuk pidato politik yang belakangan ramai dibicarakan.
PSI Disebut Jadi Kendaraan Politik Baru
Menurut Agus Wahid, arah politik PSI belakangan menunjukkan perubahan signifikan, baik dari sisi simbol, narasi, maupun strategi. Ia menilai PSI kini tak lagi sekadar partai anak muda, melainkan mulai diposisikan sebagai kendaraan politik jangka panjang.
"Ada sinyal kuat bahwa PSI diproyeksikan menjadi alat untuk menjaga kesinambungan kekuasaan," kata Agus Wahid.
Ia menilai keterlibatan Jokowi bukan sekadar dukungan moral, tetapi mengarah pada upaya membangun basis politik baru di luar partai-partai besar yang sudah mapan.
Manuver Politik di Tengah Persoalan Bangsa
Agus juga mengingatkan bahwa manuver politik tersebut terjadi saat Indonesia masih menghadapi banyak persoalan serius, mulai dari ekonomi, ketimpangan sosial, hingga penegakan hukum.
Menurutnya, energi elite seharusnya difokuskan pada penyelesaian persoalan rakyat, bukan memperpanjang kontestasi kekuasaan.
"Publik perlu jeli membaca arah politik ini agar demokrasi tidak tersandera oleh kepentingan segelintir elite," ujarnya.
Jokowi dan Politik Pasca Kekuasaan
Meski tak lagi menjabat presiden, Jokowi dinilai tetap memiliki pengaruh besar. Kehadirannya di forum-forum politik PSI disebut mempertegas bahwa ia belum sepenuhnya menarik diri dari arena kekuasaan.
Fenomena ini memunculkan perdebatan luas: apakah Jokowi sekadar ingin menjaga stabilitas politik, atau tengah menyiapkan skenario kekuasaan jangka panjang melalui jalur partai politik.
Respons Publik Terbelah
Isu ini memantik reaksi beragam di masyarakat. Sebagian menilai langkah Jokowi wajar sebagai tokoh politik nasional, sementara lainnya mengkhawatirkan potensi menguatnya politik dinasti dan dominasi kekuasaan.
Agus Wahid menegaskan, kritik ini bukan serangan personal, melainkan peringatan agar demokrasi tetap berjalan sehat dan kompetitif.
Sorotan terhadap hubungan Jokowi dan PSI menegaskan satu hal: politik Indonesia pasca Pemilu masih sangat dinamis. Publik kini menanti, apakah PSI benar-benar akan menjadi kekuatan baru, atau justru memicu perdebatan panjang soal etika kekuasaan dan demokrasi.
Perkembangan selanjutnya dipastikan akan terus menyedot perhatian publik nasional.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
