Selular.ID – Komisi Eropa kembali mendesak negara-negara anggota Uni Eropa untuk mempercepat pengurangan penggunaan perangkat jaringan telekomunikasi asal China dalam pembangunan infrastruktur digital, khususnya jaringan 5G.
Seruan ini disampaikan pada awal Mei 2026 sebagai bagian dari evaluasi implementasi EU 5G Security Toolbox, kerangka kebijakan keamanan siber yang dirancang untuk melindungi jaringan telekomunikasi Eropa dari potensi risiko strategis.
Langkah tersebut mempertegas posisi Uni Eropa dalam memperketat pengawasan terhadap vendor jaringan yang dinilai berisiko tinggi, termasuk perusahaan asal China seperti Huawei dan ZTE.
Komisi Eropa menilai perlindungan terhadap infrastruktur telekomunikasi menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya ancaman keamanan siber, ketergantungan rantai pasok teknologi global, serta eskalasi persaingan geopolitik di sektor digital.
Dalam laporan evaluasi terbarunya, Komisi Eropa menyoroti masih adanya sejumlah negara anggota yang belum menerapkan pembatasan efektif terhadap vendor yang dikategorikan berisiko tinggi.
Padahal, rekomendasi tersebut telah menjadi bagian dari strategi keamanan digital Uni Eropa sejak 2020 melalui implementasi 5G Toolbox.
Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda
Komisi menegaskan bahwa risiko keamanan dalam jaringan 5G tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perangkat keras, tetapi juga menyangkut struktur kepemilikan vendor, kerangka hukum negara asal perusahaan, hingga potensi intervensi pemerintah asing terhadap operasional perusahaan teknologi.
Peringatan terbaru ini juga datang di tengah meningkatnya tekanan global terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi asal China.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah memperketat berbagai pembatasan terhadap perusahaan teknologi China melalui kebijakan Federal Communications Commission (FCC), termasuk larangan terhadap sertifikasi perangkat elektronik melalui laboratorium pengujian di China.
Di Eropa, pendekatan yang diambil cenderung lebih terukur.
Alih-alih menerapkan larangan total secara seragam, Uni Eropa memberikan keleluasaan kepada masing-masing negara anggota untuk menentukan langkah implementasi berdasarkan evaluasi risiko nasional.
Namun Komisi Eropa kini menilai pendekatan tersebut perlu dipercepat agar tidak menciptakan fragmentasi keamanan jaringan antarnegara anggota.
Ketidaksinkronan kebijakan dinilai dapat membuka celah kerentanan pada sistem telekomunikasi lintas batas yang saling terhubung.
Sejumlah negara telah mengambil langkah tegas. Jerman, misalnya, mulai mempercepat pengurangan perangkat Huawei dan ZTE dari jaringan inti operator telekomunikasi.
Inggris, meski sudah keluar dari Uni Eropa, sebelumnya juga menetapkan tenggat penghapusan perangkat Huawei dari jaringan 5G nasional.
Sementara itu, beberapa negara anggota lain masih mempertahankan penggunaan vendor China dalam skala tertentu, terutama karena pertimbangan biaya investasi dan kompleksitas migrasi infrastruktur.
Bagi operator telekomunikasi Eropa, transisi ini bukan perkara sederhana.
Penggantian perangkat jaringan membutuhkan investasi besar, penyesuaian arsitektur sistem, serta koordinasi teknis yang kompleks dengan vendor alternatif seperti Ericsson, Nokia, dan Samsung Networks.
Operator juga harus mempertimbangkan dampak terhadap kualitas layanan, kecepatan ekspansi jaringan, dan efisiensi operasional.
Dalam beberapa kasus, penggantian vendor dapat memperlambat rollout jaringan 5G, terutama di wilayah yang masih dalam tahap perluasan cakupan.
Meski demikian, Komisi Eropa menegaskan bahwa keamanan jangka panjang harus menjadi prioritas dibanding efisiensi biaya jangka pendek.
Dalam konteks industri global, kebijakan Uni Eropa ini memberi sinyal kuat bahwa keamanan infrastruktur digital kini menjadi isu strategis yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan industri dan geopolitik.
Bagi vendor China seperti Huawei dan ZTE, rekomendasi terbaru ini menambah tekanan di pasar internasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, kedua perusahaan telah menghadapi pembatasan serupa di Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, dan sejumlah negara lain.
Huawei sebelumnya berulang kali membantah tuduhan bahwa perangkatnya menimbulkan ancaman keamanan nasional.
Perusahaan menyatakan operasional bisnisnya independen dan mematuhi regulasi internasional di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Namun hingga kini, kekhawatiran regulator Barat tetap berpusat pada potensi akses tidak sah terhadap infrastruktur kritis melalui perangkat jaringan, terutama dalam ekosistem 5G yang menjadi fondasi transformasi digital lintas sektor.
Jaringan 5G sendiri tidak hanya menopang layanan komunikasi seluler generasi terbaru, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi teknologi seperti kendaraan otonom, industri manufaktur pintar, layanan kesehatan digital, hingga sistem kota cerdas.
Karena itu, keputusan terkait vendor jaringan tidak lagi dipandang sebagai persoalan komersial semata, melainkan bagian dari strategi ketahanan digital nasional dan regional.
Bagi negara-negara anggota Uni Eropa, dorongan terbaru dari Komisi Eropa kemungkinan akan mempercepat peninjauan ulang kontrak dengan vendor jaringan yang ada.
Dalam beberapa bulan ke depan, implementasi kebijakan ini diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi arah pembangunan jaringan 5G di kawasan tersebut.
Perkembangan ini juga berpotensi memicu perubahan lanskap persaingan industri telekomunikasi global, sekaligus mendorong diversifikasi rantai pasok perangkat jaringan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan infrastruktur digital.
Baca Juga: Justin Hotard Sukses Kompori Uni Eropa, Nasib Huawei dan ZTE di Ujung Tanduk
