3 weeks ago
11
Selular.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pertemuan pemerintah dengan platform digital global seperti Meta dan TikTok tidak ada kaitannya dengan isu demonstrasi di DPR. Pernyataan ini disampaikan Nezar saat dikonfirmasi media pada Jumat (29/8/2025). Ia menekankan bahwa fokus pertemuan tersebut murni membahas moderasi konten negatif yang telah lama berjalan.
Nezar menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan platform digital seperti Meta dan TikTok sudah berlangsung lama, bukan hal baru yang muncul akibat demonstrasi. “Bukan terkait demo sih sebetulnya. Lebih ke konten moderasi saja, dan itu sebenarnya sudah berjalan lama,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa platform-platform tersebut selama ini telah menunjukkan kesediaan untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Moderasi konten, menurut Nezar, merupakan langkah konsisten yang dilakukan pemerintah bersama platform digital untuk menjaga kesehatan ruang digital. Fokusnya mencakup penindakan terhadap berbagai konten terlarang seperti judi online dan konten-konten lain yang dilarang oleh undang-undang. “Konten moderasi itu penanganan konten-konten negatif ya. Misalnya, judi online, terus kemudian konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang masuk dalam dilarang oleh undang-undang,” jelasnya.
Pernyataan Nezar ini muncul setelah sebelumnya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital lainnya, Angga Raka Prabowo, menyatakan rencana memanggil platform digital seiring meningkatnya konten yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian. Menurut Angga, konten negatif tersebut dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Pernyataan Angga tersebut diucapkan setelah demo di DPR pada Senin (25/8), yang menimbulkan spekulasi tentang hubungan antara pertemuan dengan platform digital dan demonstrasi.
Namun, Nezar dengan tegas membantah adanya hubungan antara kedua hal tersebut. “Jadi, nggak ada kaitannya dengan demo-demo,” ujarnya menegaskan. Ia menyatakan bahwa pertemuan dengan platform digital merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi seluruh pengguna.
Kolaborasi pemerintah dengan perusahaan teknologi global bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai platform digital telah bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani konten-konten yang melanggar hukum. Kerja sama ini mencakup pemantauan, pelaporan, dan penghapusan konten yang dianggap membahayakan keamanan nasional atau melanggar norma sosial.
Platform seperti Meta dan TikTok sendiri memiliki sejarah panjang dalam berurusan dengan regulator di berbagai negara. TikTok, misalnya, telah menghadapi berbagai kontroversi global terkait moderasi konten dan keamanan data. Upaya AS mengkerdilkan ByteDance dari kepemilikan TikTok menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara platform digital dengan pemerintah di berbagai negara.
Di sisi lain, perusahaan teknologi global juga semakin aktif dalam menjalin hubungan dengan pemerintah berbagai negara. Kehadiran para bos teknologi dalam pelantikan Donald Trump dan pendekatan mereka terhadap figure politik menunjukkan pentingnya hubungan baik dengan pemegang kebijakan di negara tempat mereka beroperasi.
Dalam konteks Indonesia, pertemuan antara pemerintah dengan platform digital seperti Meta dan TikTok diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menangani konten-konten negatif. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar di Indonesia, platform-platform tersebut memegang peranan penting dalam membentuk narratives dan discourse di ruang digital.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan platform digital diperkirakan akan semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas permasalahan yang muncul di ruang digital. Pemerintah terus mendorong platform digital untuk lebih responsif dalam menangani konten-konten yang melanggar aturan, sementara platform digital juga perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial.
