5 hours ago
1
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dan pengusutan dugaan intimidasi dalam kasus korupsi yang menjerat Amsal Christy Sitepu.
Hal ini disampaikan setelah rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).
Kasus yang melibatkan Amsal, terdakwa dugaan korupsi penggelembungan harga pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi sorotan utama Komisi III. Meski jaksa penuntut umum (JPU) sempat menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta, pengadilan negeri Medan justru memvonisnya bebas dan tidak terbukti bersalah.
Ketua Komisi III, Habiburokhman, menegaskan bahwa evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Karo sangat diperlukan untuk menilai proses penuntutan perkara tersebut.
"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo yang menangani perkara nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn atas nama Saudara Amsal Christy Sitepu," katanya saat rapat berlangsung.
Lebih lanjut, Komisi III juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan intimidasi yang dialami Amsal selama proses perkara. Intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen Dona Martinus Sebayang.
"Melakukan pengusutan secara tuntas terkait intimidasi yang dialami oleh Saudara Amsal Christy Sitepu yang diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama Saudara Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Saudara Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Saudara Dona Martinus Sebayang," beber anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerinddra itu.
