1 day ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah swasembada beras yang ditandai stok awal 2026 mencapai 12,529 juta ton atau meningkat 203 persen dalam dua tahun terakhir.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan hal itu menunjukkan bentuk kemandirian pangan melalui produksi petani dalam negeri.
"Pemerintah optimistis ketersediaan beras ini sangat kuat. Indonesia telah mencapai swasembada beras," kata Ketut, Sabtu (3/1) seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Indonesia menorehkan stok sisa persediaan beras secara nasional dari tahun 2025 atau carry over stock ke tahun 2026 merupakan capaian yang eksponensial. Carry over stock 2025 yang kemudian menjadi stok awal di tahun 2026 itu, katanya, menjadi salah satu bukti tercapainya swasembada beras.
Bapanas yang mengolah Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 berdasarkan data dan informasi dari kementerian/lembaga terkait, kata Ketut, tercatat stok beras untuk awal tahun 2026 sangat tinggi. Selain itu, dia mengatakan itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.
"Terlebih sumber stok beras sepanjang 2025 tidak ada yang berasal dari luar negeri," ujarnya.
Rincian stok beras RI
Ketut menyebutkan stok awal tahun 2026 yang mencapai 12,529 juta ton sudah termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton.
Selain itu, stok beras nasional itu tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, dan horeka (hotel, restoran, katering).
Torehan 12,529 juta ton stok beras di awal tahun 2026 ini meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. Tercatat ada peningkatan hingga 203,05 persen terhadap stok awal tahun 2024 yang kala itu berada di angka 4,134 juta ton.
Sementara terhadap stok awal tahun 2025 telah meningkat 49,12 persen karena stok awal 2025 berada di 8,402 juta ton.
Menurutnya, kondisi stok beras secara nasional untuk awal tahun 2026 sangat tinggi dan aman berkat kerja keras para petani dan dukungan Kementerian Pertanian beserta pemangku kepentingan lainnya.
"Sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Indonesia tidak perlu impor beras konsumsi di tahun 2026. Ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani Indonesia karena tahun 2025 juga tidak ada impor," beber Ketut.
Keputusan tidak adanya impor beras umum dan bahan baku industri diambil pemerintah saat menetapkan Neraca Komoditas Tahun 2026. Kebijakan itu juga sebelumnya diterapkan di 2025, yang mana Indonesia tidak melakukan impor beras umum.
Begitu pun impor beras bahan baku industri juga tidak ada di 2026. Seiring dengan itu, pemerintah mendorong pelaku usaha nasional agar dapat lebih mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah.
Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku optimistis ketersediaan beras secara nasional sangat aman. Ia bahkan menuturkan ketersediaan beras masih mencukupi hingga momen Ramadan dan Lebaran 2026.
"Inilah stok tertinggi di akhir tahun selama merdeka. (Jadi) bukan aman, ada sangatnya, (stok kita) sangat aman. Sekarang tanpa impor, stok kita (CBP) lebih dari 3 juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Beras kita surplus. Jadi tidak ada masalah sampai Ramadhan. Tidak ada masalah. Semua aman," kata Amran.
Adapun dengan stok beras di awal tahun 2026 sebesar 12,529 juta ton dikalkulasikan dapat memenuhi hampir 5 bulan lamanya di tahun ini. Proyeksi itu selaras dengan asumsi kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional di angka 2,591 juta ton.
Sementara proyeksi produksi beras di 2026 di angka 34,7 juta ton, maka stok akhir tahun 2026 beras secara nasional nantinya dapat semakin kokoh di angka 16,194 juta ton.
Suntikan APBN untuk Bulog
Terpisah, sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berharap dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan empat juta ton beras pada 2026 agar penyerapan gabah petani optimal dengan pembiayaan efisien.
Dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat, (2/1) Rizal mengatakan pihaknya sedang menyiapkan anggaran dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk pembahasan skema pendanaan.
"Anggaran sedang kita siapkan, kami koordinasikan dalam waktu dekat ini dengan Kementerian Keuangan. Kita akan rapat secepatnya khususnya untuk tugas penyerapan yang empat juta ton beras ditambah satu juta ton jagung," kata Rizal seperti dikutip dari Antara.
Dia menyebutkan pihaknya mendapat target penyerapan pada 2026 mencakup empat juta ton setara beras serta tambahan satu juta ton jagung.
Menurut dia, pembiayaan melalui perbankan Himbara berpotensi menambah beban bunga, sehingga dukungan APBN atau alternatif pendanaan berbiaya rendah dinilai penting menjaga efisiensi pengadaan pangan nasional secara stabil.
"Dan harapan kami kita dapat dukungan dana APBN kalau perlu sehingga tidak ada bunga-bunga lagi. Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara kan bunganya agak tinggi," ucapnya.
Opsi dukungan lain yang dipertimbangkan ialah dana Operator Investasi Pemerintah (OIP) berbunga rendah agar likuiditas terjaga dan serapan beras serta jagung petani tidak terhambat ketika masa panen raya.
"Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dapat dana bantuan OIP yang bunganya hanya dua persen," tutur Rizal.
Dengan dukungan anggaran memadai, Bulog optimistis pengadaan berjalan lancar, harga pembelian terjaga, petani terlindungi, serta cadangan pangan nasional semakin kuat menyongsong 2026.
"Nah ini mungkin kami nanti menghadap Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), supaya ada segera tindak lanjut penyerapan beras maupun jagung," beber Rizal.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) empat juta ton pada tahun 2026 untuk memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP hingga bantuan pangan.
Keputusan menaikkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari tiga juta menjadi empat juta ton tahun ini agar pemerintah lebih mudah melakukan intervensi pasar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan serta harga beras bagi masyarakat melalui SPHP serta menyalurkan bantuan pangan nasional secara cepat tepat sasaran.
(antara/kid)
