3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Mabes Polri menyiapkan hotline khusus untuk masyarakat melaporkan penipuan rekrutmen terpadu Akpol tahun anggaran 2026.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen Polri tetap berpedoman pada prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Rekrutmen terpadu Polri mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Artinya seluruh proses dilakukan secara objektif, terbuka, dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (7/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johnny memastikan jalur penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 hanya lewat seleksi reguler tanpa adanya kuota khusus.
"Rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler. Tidak ada kuota khusus. Kami mengimbau kepada seluruh peserta dan keluarga agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu," tuturnya.
Ia menjelaskan jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol Tahun 2026 mencapai 7.988 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.432 peserta sudah terverifikasi dan tengah melakukan tahap pemeriksaan administrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Johnny mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan praktik penipuan atau percaloan dalam proses rekrutmen.
Ia menyebut laporan dapat disampaikan melalui scan barcode layanan pengaduan Divisi Propam Polri, hotline rekrutmen di nomor 0821-1685-877, maupun melalui Bareskrim Polri dan kepolisian setempat.
"Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Polri juga terus mengevaluasi kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, termasuk Akpol. Evaluasi itu bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepribadian serta menghilangkan praktik kekerasan, khususnya dalam relasi senior dan junior.
"Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis," pungkasnya.
(tfq/ugo)
Add
as a preferred source on Google
