8 hours ago
4
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Belum selesai polemik ijazah mantan Presiden Jokowi hingga dugaan Mega korupsi di Pertamina, kini publik diperhadapkan dengan isu tambang yang dinilai mengancam kawasan wisata Raja Ampat.
Sejumlah aktivis lingkungan dan pegiat Medsos telah melayangkan protesnya di beberapa hari belakangan ini.
Kali ini, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, turut memberikan responsnya usai melihat Raja Ampat yang merupakan surga Indonesia terancam keberadaannya.
"Tambang Nikel di Raja Ampat punya izin resmi, katanya," kata Bivitri di X @BivitriS (9/6/2025).
Dikatakan Bivitri, publik mesti memahami antara izin resmi dengan salah tapi diresmikan, dan ilegal dengan etik lingkungan.
"Resmi dan legal bukan berarti benar. Hukum di sini cuma tameng penguasa culas," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.
Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.
Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
