9 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya menolak wacana war tiket haji siapa cepat dia dapat, yang disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf.
Atalia menilai usulan itu mengabaikan prinsip-prinsip keadilan bagi jemaah. Sebab, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial dan gawai super cepat yang memperoleh tiket.
"Jika sistem war tiket diterapkan, maka yang akan menang adalah mereka yang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan," ujar Atalia dalam keterangannya, Jumat (10/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," imbuhnya.
Mantan istri politikus Ridwan Kamil itu menyebut wacana war ticket secara terang-terangan bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip first come first serve berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran.
Atalia menjelaskan, sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah (Rp 25 juta) dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai pengelolaan itulah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bisa ditekan.
"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?" tanya Atalia.
Dia berharap Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji tidak terburu-buru mengubur sistem antrean yang sudah berjalan. Wacana war ticket, menurutnya, harus segera dihentikan jika kajian akademisnya belum tuntas dan belum melibatkan partisipasi publik secara luas.
"Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena kita ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka," ujarnya.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang mempertanyakan aspek legalitas usulan wae ticket oleh Menteri Haji. Terlebih, UU Haji dan Umrah baru disahkan tahun lalu.
Dia menolak anggapan yang menyebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi biang kerok antrean haji yang kian panjang. Sebab semula, badan itu dibentuk untuk mengantisipasi animo warga muslim yang ingin berangkat haji.
"Nah, kalau penjelasan Kementerian Haji seolah-olah gara-gara BPKH ini muncul antrean panjang. Lah tidak seperti itu," ujar Marwan.
Sama halnya dengan Atalia, Marwan juga meyakini sistem war ticket hanya akan menguntungkan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial. Padahal, UU Haji telah memberi batasan waktu tunggu bagi warga yang telah berhaji hingga 10 tahun.
"Kenapa begitu? Mengasih ruang kepada orang-orang yang tidak sanggup berburu tiket, kira-kira begitu. Nah, karena itu kalau Menteri Haji menyebutkan ini sebagai wacana, kajian, tidak apa-apa. Tapi aspek-aspeknya itu tadi harus disebutkan. Kalau tidak, nanti resah orang," ujar Marwan.
Mengutip Detik, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa ide war ticket berangkat dari pemikiran progresif di internal Kementerian, termasuk dari Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Usulan itu dimaksudkan sebagai solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.
"Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insya allah tidak ada antrean," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten pada Rabu (8/4).
(thr/ugo)
Add
as a preferred source on Google
