Ekonom soal WFH Demi Hemat BBM: Hanya Pindahkan Konsumsi Energi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom sangsi work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) dan imbauan kebijakan serupa untuk karyawan swasta bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menyampaikan kebijakan WFH untuk hemat energi masuk akal secara konsep, tetapi sering gagal karena desainnya. Hal tersebut karena WFH cenderung memakai pendekatan "pukul rata' yang terkesan birokratis.

Ronny menyebutkan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan kebijakan WFH bagi perusahaan swasta.

Pertama, terkait desain kebijakan. WFH yang efektif tidak bisa seragam lintas sektor, salah satunya sektor manufaktur jelas tidak bisa dipaksa karena sifat produksinya physical-based. Apabila dipaksakan, maka bukan hemat energi, melainkan shutdown ekonomi.

Menurutnya, pendekatan berbasis sektor dan fungsi pekerjaan merupakan hal yang rasional. Mulai dari ASN dan sektor jasa berbasis administrasi bisa WFH parsial misalnya 2-3 hari/minggu.

Kemudian, sektor swasta tidak hanya sekadar diimbau, tetapi juga diberi insentif energi atau pajak agar berkenan mengikuti imbauan. Lalu, manufaktur dan logistik tetap on-site, tetapi fokus efisiensi energi di proses produksi.

"Jadi bukan 'siapa WFH', tapi 'fungsi kerja mana yang bisa di-digitalkan tanpa kehilangan output'," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/3).

Kedua, terkait efektivitas terhadap penghematan energi. WFH memang menurunkan konsumsi BBM dari transportasi harian. Hal ini tercermin secara signifikan di kota besar, tetapi sering diabaikan bahwa konsumsi listrik rumah tangga justru naik.

Artinya, jumlah penghematan energi tidak otomatis besar kalau tidak dibarengi pengaturan jam kerja, misalnya staggered hours, pembatasan mobilitas non-kerja.

"Maka WFH hanya memindahkan konsumsi energi ke rumah tangga, bukan menguranginya secara struktural," terangnya.

Ketiga, terkait dampak produktivitas. Sektor jasa seperti keuangan, consulting, IT, birokrasi, produktivitas bisa naik atau stabil jika sistem digitalnya sudah matang.

Namun, jika infrastruktur digital lemah, WFH justru menciptakan "coordination cost" yang tinggi karena rapat lebih banyak sehingga keputusan lebih lambat.

Selain itu, sektor manufaktur hampir tidak relevan untuk WFH. Artinya, yang lebih penting adalah efisiensi energi per unit barang yang dihasilkan, bukan lokasi kerja pekerja.

Meski begitu, Ronny menegaskan WFH mempunyai masalah tersembunyi, yakni dalam jangka panjang sering menurunkan intensitas inovasi karena interaksi informal berkurang.

"Ini efek yang tidak langsung terlihat, tapi berdampak pada daya saing jangka menengah," ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan pihaknya perlu melihat terlebih dahulu rancangan terperinci dari imbauan WFH karyawan.

Shinta menjelaskan pengusaha perlu mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha. Menurutnya, jika kebijakan WFH diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor.

"Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik," terang Shinta.

Selain itu, ia mengungkapkan terdapat sektor-sektor yang kemungkinan lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, seperti sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif. Kemudian, pengusaha juga perlu melihat tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak.

"Dunia usaha memandang bahwa pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya," imbuhnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan pemerintah dan akan segera diumumkan ke publik.

Namun, ia menegaskan pengumuman resmi tersebut akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Terkait target pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen melalui kebijakan WFH, Purbaya mengakui terdapat perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi, meski belum bersifat pasti.

Ia menilai dampak kebijakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi mendorong penerimaan negara.

Lebih lanjut, ia menilai rencana penerapan WFH pada hari Jumat dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.

"Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH akan bersifat wajib bagi sektor swasta. Ia hanya memastikan penerapan wajib akan berlaku bagi instansi pemerintah.

"Saya enggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fln/sfr)

Add as a preferred
source on Google