3 hours ago
2
CNN Indonesia
Kamis, 02 Apr 2026 23:00 WIB
Menurut Fadli Zon, bila film Indonesia bisa cepat masuk layanan streaming setelah di bioskop, itu bisa membahayakan bisnis bioskop yang menyerap tenaga kerja. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan siap membuat regulasi agar film Indonesia yang tayang di Indonesia tidak cepat masuk layanan streaming seperti Netflix.
Menurut Fadli, bila film Indonesia bisa langsung cepat masuk layanan streaming setelah di bioskop, itu bisa membahayakan bisnis bioskop yang menyerap banyak tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bioskop bisa tutup lama-lama kalau orang sudah mulai nonton langsung di gadget," kata Fadli di Jakarta, seperti diberitakan Antara pada Rabu (1/4).
Fadli mengatakan dirinya siap mendukung regulasi yang memberikan hak eksklusif penayangan film di bioskop selama empat bulan dan akan berdiskusi dengan produser terkait hal itu. Selama ini, film yang tayang di bioskop Indonesia mengikuti mekanisme pasar, yaitu yang mampu menarik penonton akan lebih lama bertahan di bioskop.
Sementara itu, bioskop di Indonesia juga masih jauh dari kata cukup yang membuat ruang persaingan menjadi sempit sedangkan produksi film Indonesia juga terus bertambah.
Produser yang filmnya cepat tergusur dari bioskop gegara tidak sanggup menarik penonton kemudian memilih untuk menjual hak siarnya kepada layanan streaming.
Praktik ini juga sempat membuat khawatir di Amerika Serikat, terutama saat Warner Bros diincar oleh Netflix beberapa waktu lalu, yang membuat pebisnis bioskop merasa mereka tak bisa lagi memasang film lebih lama dan kehilangan pendapatan.
"Di Eropa orang susah masuk datang ke bioskop lagi, sangat sedikit. Banyak bioskop yang tutup. Di Korea juga sekarang meskipun filmnya luar biasa kemana-mana tetapi orang yang datang ke bioskop sudah sangat sedikit," kata Fadli.
Infrastruktur Indonesia kurang, sistemnya brutal
Pada Januari 2026, pengamat film Hikmat Darmawan menjelaskan, industri perfilman saat ini bergantung pada sistem yang terbilang brutal. Ada begitu banyak film yang ingin tayang di bioskop sementara sarana ekshibisi masih terbilang terbatas.
"Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ernest Prakasa, jika tingkat okupansi di bawah 10 persen, film tersebut akan diturunkan dari layar secara otomatis. Itulah mengapa saya katakan sistem ini bekerja seperti mesin," kata Hikmat kala itu kepada CNNIndonesia.com.
"Bayangkan, hari pertama tayang adalah Kamis. Jika pada hari kedua tingkat okupansinya dianggap tidak memadai, film bisa langsung dicopot," kata Hikmat yang juga menegaskan cara ini tidak memandang kualitas produksi dari film yang ditayangkan.
Hikmat menyebut industri film Indonesia saat ini terjebak dalam sistem yang sebenarnya menghambat perkembangan kualitas perfilman nasional, seperti jumlah layar yang tidak bisa menampung jumlah produksi film, masalah kualitas film, hingga persoalan dominasi golongan tertentu.
"Secara hukum, film memang harus tetap diputar, namun undang-undang tidak menentukan kapan waktu pemutarannya. Akibatnya, ada film yang baru diputar setelah 3 hingga 6 tahun, yang tentu saja merugikan investor, terutama investor baru," kata Hikmat.
(end)
Add
as a preferred source on Google
