15 hours ago
4
Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Bukan hanya MBG yang terus dibanjiri kritik, program Koperasi Desa Merah Putih juga mengalami hal serupa sejak dirancang oleh pemerintah.
Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, menyebut bahwa program tersebut justru mencerminkan lemahnya perencanaan pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan berskala besar.
Dikatakan Gigin, sejumlah aspek mendasar yang seharusnya disiapkan terlebih dahulu justru belum terlihat jelas, sementara implementasi program sudah didorong berjalan.
Dinilai Terburu-buru
Gigin menegaskan, pemerintah terlalu cepat mengeksekusi program tanpa memastikan kesiapan sumber daya pendukungnya.
Mulai dari tenaga profesional hingga sistem rantai pasok dinilai belum disiapkan secara matang.
“Kopdes Merah Putih cermin kebobrokan pemerintah,” ujar Gigin dikutip fajar.co.id melalui cuitannya di X (6/3/2026).
Lanjut dia, langkah pemerintah mengimpor kendaraan operasional bahkan dilakukan ketika infrastruktur dasar program belum terbentuk.
“Tenaga profesional, jalur suplai dan distribusi belum siapkan tapi sudah mengimpor puluhan ribu pick up dari India,” ucapnya.
Beban Penjualan Dinilai Berat
Selain itu, Gigin juga menyinggung rencana pembangunan ratusan outlet dalam program tersebut.
Ia menilai model pembiayaan yang diterapkan berpotensi menimbulkan tekanan finansial bagi pengelolanya.
Gigin bilang, outlet-outlet tersebut harus mencapai angka penjualan yang cukup tinggi setiap hari agar dapat menutup kewajiban finansial kepada pemerintah.
“Membangun ratusan outlet yang penjualannya harus jutaan rupiah per hari agar bisa membayar utang kepada pemerintah,” tandasnya.
