3 hours ago
1
Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhammad Cholil Nafis - antara
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menyatakan haram hukumnya keputusan awal Ramadhan dan Syawal dilakukan oleh selain pemerintah.
Hal ini sebagaimana ketetapan dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan awal Ramadhan dan Syawal adalah ulil amri dalam hal ini Kementerian Agama RI.
"Oleh karena itu, kita menyebutnya hukmul al-hakim yarfa'u al-khilaf keputusan hakim Kementerian Agama mewakili pemerintah adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan," kata Kiai Cholil di Kantor Kementerian Agama RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).
Meski begitu, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menegaskan umat Islam harus mentoleransi kepada saudara-saudara yang akan berlebaran pada Jumat (20/3/2026).
Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026. Penetapan ini diputuskan dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor layanan Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai sidang.
Menag menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, secara hisab, pada saat rukyat tanggal 29 Ramadan 1447 H/19 Maret 2026, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. (6,1 derajat).
