1 week ago
4
Ilustrasi THR (ist)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Idulfitri setiap tahunnya, Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi perhatian publik. Namun, di balik euforia menanti pencairan THR, masih banyak yang bertanya: apakah THR Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama? Jawabannya: tidak sepenuhnya sama.
Meski keduanya sama-sama berstatus ASN dan berhak menerima THR, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami — mulai dari status kepegawaian, komponen tunjangan yang dihitung, hingga hak pensiun yang sangat berbeda di antara keduanya.
Perbedaan ini bukan sekadar soal teknis administratif, melainkan mencerminkan bagaimana negara memperlakukan dua kategori pegawai dengan basis hukum yang berbeda. PNS adalah pegawai tetap yang diangkat oleh negara dengan status permanen hingga pensiun, sementara PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. Perbedaan mendasar inilah yang kemudian berdampak pada hak-hak lain, termasuk THR dan jaminan masa tua.
THR ASN adalah tunjangan yang diberikan pemerintah menjelang Hari Raya Keagamaan, terutama Idulfitri. Kebijakan ini diatur setiap tahun melalui Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis dari Kementerian Keuangan, yang menentukan siapa saja yang berhak menerima, berapa besarannya, dan kapan pencairannya dilakukan.
ASN sendiri terdiri dari dua kategori besar: PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Keduanya berhak menerima THR selama memenuhi syarat administratif dan aktif bekerja saat pencairan. Namun, jika kontrak PPPK berakhir sebelum pencairan THR, maka biasanya PPPK tersebut tidak berhak menerima — berbeda dengan PNS yang statusnya permanen.
Perbedaan paling mendasar antara PNS dan PPPK terletak pada status kepegawaian. PNS merupakan pegawai tetap yang diangkat oleh negara dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Statusnya permanen hingga pensiun, kecuali diberhentikan karena alasan tertentu seperti pelanggaran disiplin berat atau permintaan sendiri.
Sementara itu, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Masa kerja ditentukan oleh kontrak dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. Artinya, tidak ada jaminan bahwa PPPK akan terus bekerja hingga usia pensiun — semuanya tergantung pada perpanjangan kontrak yang diberikan oleh pemerintah.
Perbedaan status ini menjadi salah satu faktor pembeda dalam hak jangka panjang, termasuk pensiun dan THR setelah pensiun — dua hal yang sangat krusial bagi kesejahteraan pegawai di masa tua.
Secara umum, komponen THR ASN terdiri dari beberapa unsur seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Namun, dalam praktiknya, komponen yang dihitung untuk PNS dan PPPK bisa berbeda.
Komponen THR PNS biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja yang tergantung kebijakan tahun berjalan. Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan THR yang mencakup tunjangan kinerja secara penuh atau sebagian — tergantung kondisi fiskal negara.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
