1 day ago
6
Jusuf Kalla
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla buka suara terkait aksi unjuk rasa turun ke jalan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia selama sepekan terakhir.
JK mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional. Tiap individu masyarakat dilindungi undang-undang untuk menyampaikan aspirasi tentang kemasalahatan hidupnya.
"Masyarakat memang mempunyai hak untuk berbicara tentang bagaimana masa depan dia, masa depan negara,” ucap JK di Cipayung, Jakarta Timur, dikutip pada Jumat (29/8/2025).
JK yang meresmikan kampus baru Universitas Paramadina, berharap Perguruan Tinggi di tanah air tidak hanya mencetak mahasiswa menjadi pintar secara akademis namun juga dapat membentuk karakter ideologi dan memiliki arah pemikiran yang jelas.
“Kampus itu bukan sekedar membuat orang pintar, harus jelas, pintar dengan ideologi apa, ide apa, dan tujuan apa,” ujarnya.
JK menilai bahwa keberadaan idealisme kemajuan menjadi syarat penting bagi sebuah Universitas.
Ia mengatakan bahwa idealisme kemajuan dibutuhkan oleh sebuah kampus, yang berlandaskan keindonesiaan.
Berbagai tuntutan mengemuka dalam seruan aksi ini, dengan isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama.
Publik menyoroti kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya dianggap fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat, memicu sentimen negatif terhadap lembaga legislatif.
Tuntutan utama yang ramai beredar dalam seruan demo 25 Agustus adalah pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Beberapa seruan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan lembaga legislatif tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
