Anggota Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang memanas kembali memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia, terutama dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.
Situasi ini berpotensi mendorong harga minyak mentah Indonesia (ICP) melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar US$70 per barel, memberikan tekanan berat terhadap fiskal negara dan stabilitas ekonomi nasional.
Anggota Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu menegaskan perlunya langkah antisipatif segera diperkuat oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi energi nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah, BBM, dan LPG dengan nilai mencapai sekitar US$15 miliar atau setara lebih dari Rp250 triliun per tahun.
"Setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN dapat berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Christiany menambahkan bahwa jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati US$80–100 per barel sebagaimana diproyeksikan sejumlah analis global, maka tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, serta inflasi domestik berpotensi meningkat tajam.
"Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional," jelasnya dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri di mana konsumsi energi masyarakat meningkat signifikan. Penguatan cadangan operasional, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi kilang domestik menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.


















































