4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau realisasi sejumlah program perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/4).
Salah satu lokasi yang dikunjungi rombongan adalah kawasan rumah subsidi di Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka, Kabupaten Minahasa. Dalam kunjungan tersebut, Tito berdialog langsung dengan pengembang dan warga penghuni guna menyerap aspirasi terkait pelaksanaan program perumahan rakyat.
Salah satu fokus pembahasan adalah layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi layanan tersebut melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mal Pelayanan Publik itu sangat-sangat bermanfaat untuk percepatan izin ini. Karena kalau di Mal Pelayanan Publik itu harus dibuat outlet PBG, BPHTB," ujar Mendagri.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat kecil memperoleh hunian layak, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Ini kalau tanah ini kosong, kemaren kan kosong, hanya bayar pajak bumi aja, tapi kalau dibangun rumah begini mulai tahun depan selanjutnya dia bayar dua macam, pajak bumi dan bangunan. Makin banyak terbangun rumah, makin banyak PAD," katanya.
Usai meninjau program tersebut, Mendagri bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Rombongan meninjau langsung calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, rombongan juga menyaksikan simulasi tender rakyat.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat. Program tersebut, kata dia, merupakan bentuk perhatian besar Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil.
"Bapak Presiden Prabowo menugaskan Pak Ara (Menteri PKP) spesifik ini dan saya membantu. Membantu beliau dengan berbagai peraturan-peraturan yang dipermudah, sehingga lebih mudah," ungkap Mendagri.
Mendagri berharap semakin banyak Pemda dan masyarakat yang menerima manfaat dari program tersebut. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga memiliki nilai ibadah.
"Bagi kami adalah ibadah. Membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan hati yang tulus, itulah ibadah. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa," tandasnya.
(ory/ory)
Add
as a preferred source on Google
