Mengintip 12 Gaji Anggota DPR Sampai Bisa Disebut Tembus Rp120 Juta

4 weeks ago 11

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Beredar kabar anggota DPR mendapatkan penghasilan hingga Rp120 juta per bulan dari kerjaan mereka. Kabar itu menyeruak menyusul pemberian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan ke setiap anggota DPR.

Awalnya, kabar itu dibenarkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Ia menjelaskan terkait tunjangan rumah Rp50 juta diberikan karena anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata sebagaimana sering diberikan sebelumnya.

Lalu ia mengatakan, selain tunjangan rumah, anggota DPR menerima kenaikan tunjangan seperti beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, bensin dari Rp4 juta hingga Rp5 juta menjadi Rp7 juta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan tambahan fasilitas itu, ia sempat menyebut total tunjangan selain tunjangan rumah berkisar Rp70 juta per bulan.

Meski begitu, Adies meralat pernyataan itu sehari setelahnya.

Ia berkata tak ada kenaikan tunjangan anggota DPR, hanya penambahan tunjangan rumah.

"Intinya gaji tidak ada kenaikan, tunjangan juga yang lain tidak. Hanya tadi itu, tunjangan perumahan," ucap Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8).

Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia
Infografis Kenaikan Tunjangan DPR

Lalu berapa sih sebenarnya penghasilan DPR yang benar?

Sekjen DPR Indra Iskandar kepada CNNIndonesia.com awal pekan kemarin menyebut sejatinya tidak ada kenaikan atau perubahan gaji dan tunjangan bagi DPR.

Untuk gaji, sampai saat ini pemberiannya masih berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan Dan surat edaran Sekjen DPR No: 9414 Tahun 2010.

Berikut rinciannya:

- Ketua DPR Rp5.040.000 per bulan

- Wakil ketua DPR Rp4.620.000 per bulan

- Anggota DPR Rp4.200.000 per bulan

Sementara itu, tunjangan DPR per bulan diatur Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

[Gambas:Video CNN]

Berikut rinciannya: