Menlu Iran: Netanyahu Siap-siap Dibui jika Perang Berakhir

Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut sengaja menunda gencatan senjata dan terus membombardir Lebanon, demi menghindari sidang kasus korupsi yang menjerat dirinya.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Netanyahu terus menolak gencatan senjata karena persidangan korupsinya. Jika tidak, Araghchi menyebut Netanyahu akan dipenjara atas kasus korupsinya.

Araghchi juga mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak "menghancurkan" ekonomi AS, dengan membiarkan Netanyahu membahayakan upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk menghentikan perang.

"Persidangan kriminal Netanyahu akan dilanjutkan pada hari Minggu (12/4). Gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya," tulis Araghchi di X.

"Jika AS ingin menghancurkan ekonominya dengan membiarkan Netanyahu 'membunuh' diplomasi, itu pada akhirnya akan menjadi pilihan mereka. Kami pikir akan bodoh, tetapi kami siap untuk itu," imbuhnya.

Sebelumnya Pengadilan Israel mengatakan sidang kasus korupsi PM Netanyahu yang telah tertunda sejak lama akan dilanjutkan pada hari Minggu. Pengumuman itu dikeluarkan beberapa jam setelah Israel mencabut keadaan darurat yang diberlakukan terkait perang dengan Iran.

Keadaan darurat di Israel dicabut pada Rabu (8/4) malam, setelah gencatan senjata disepakati dan tidak ada rudal Iran yang dilaporkan sejak pukul 3 pagi waktu setempat.

"Dengan dicabutnya keadaan darurat dan kembalinya sistem peradilan untuk bekerja, sidang akan dilanjutkan seperti biasa," demikian pernyataan Pengadilan Israel, dikutip Reuters.

Benjamin Netanyahu didakwa melakukan kejahatan berupa tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sejak 2019 setelah bertahun-tahun upaya penyelidikan.

Persidangannya yang dimulai pada tahun 2020 telah berulang kali ditunda tanpa tanggal akhir yang pasti. Sidang tersebut dapat berujung pada pemenjaraan Netanyahu.

Beberapa waktu lalu, Trump telah mendesak Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan atas Netanyahu, dengan alasan dampak kehadiran rutin di pengadilan dapat memengaruhi kemampuannya menjalankan tugas sebagai perdana menteri.

Herzog mengatakan Kementerian Kehakiman Israel akan mengumpulkan pendapat untuk diajukan ke penasihat hukum presiden, yang akan merumuskan rekomendasi sesuai praktik standar. Pengampunan biasanya tidak diberikan di tengah persidangan.

(dna)

Add as a preferred
source on Google