3 hours ago
2
Ilustrasi (HO/Zenius)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Krisis energi global yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran mulai berdampak langsung pada tatanan domestik Indonesia.
Menghadapi harga minyak mentah dunia yang menembus angka USD 100 per barel, Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket kebijakan efisiensi energi nasional yang akan berimplikasi pada sektor perkantoran hingga institusi pendidikan per April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi atas tekanan fiskal yang semakin berat.
Pengetatan jalur logistik di Selat Hormuz sebagai urat nadi distribusi minyak dunia memaksa pemerintah untuk memutar otak guna menjaga ketahanan energi dalam negeri.
Penerapan Hybrid Learning di Sektor Pendidikan
Salah satu poin paling krusial dalam kebijakan ini adalah penyesuaian metode pembelajaran bagi siswa di seluruh Indonesia.
Mulai April mendatang, sekolah akan menerapkan kombinasi metode daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Kebijakan ini mengingatkan publik pada masa pandemi COVID-19, namun kali ini dengan motivasi penghematan operasional gedung dan mobilitas transportasi.
"Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan antara efisiensi anggaran energi dengan keberlangsungan kualitas akademik.
