1 day ago
3
Selular.id – Pemerintah secara resmi memblokir akses ke berbagai konsol game populer dalam upaya mengendalikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya lokal.
Keputusan ini langsung memicu gelombang protes dari pelaku industri game dan komunitas gamer yang menilai langkah tersebut justru menghambat perkembangan ekonomi digital.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengonfirmasi bahwa pemblokiran telah dilakukan terhadap beberapa platform konsol utama.
Kebijakan ini, menurut pihak kementerian, merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen, khususnya bagi anak-anak dan remaja, dari paparan konten kekerasan serta muatan yang bertentangan dengan norma sosial.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang digital aman dan positif bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda,” jelas juru bicara Kominfo dalam pernyataan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil setelah melalui kajian dan pemantauan yang mendalam terhadap konten yang beredar melalui platform-platform tersebut.
Reaksi dari industri game tidak bisa dianggap sebelah mata. Asosiasi Game Indonesia (AGI) menyatakan kekecewaannya yang mendalam.
Mereka menilai pemblokiran ini dilakukan tanpa dialog yang memadai dengan para pemangku kepentingan di sektor game, yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian digital nasional.
“Industri game di Indonesia bukan hanya tentang hiburan. Ini adalah ekosistem yang menciptakan lapangan kerja, mendorong kreativitas, dan menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang terus tumbuh,” tegas pernyataan resmi dari AGI. Asosiasi ini juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap developer lokal yang seringkali memanfaatkan platform konsol internasional untuk mendistribusikan karya mereka.
Sejarah regulasi konten digital di Indonesia memang menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk turun tangan. Beberapa tahun terakhir, sejumlah aplikasi dan situs web juga telah diblokir dengan alasan serupa. Namun, intervensi langsung ke dalam platform konsol game dinilai sebagai eskalasi yang baru dan lebih jauh jangkauannya.
Dampak Langsung pada Komunitas dan Developer
Komunitas gamer, yang jumlahnya mencapai puluhan juta di Indonesia, langsung merasakan dampaknya. Banyak pengguna yang melaporkan tidak dapat lagi mengakses layanan online, membeli game baru, atau bahkan memperbarui game yang sudah terinstal di konsol mereka. Keluhan ini membanjiri media sosial dan forum diskusi game.
Seorang developer game indie yang berbasis di Bandung mengungkapkan kekhawatirannya. “Kami sedang mengembangkan game untuk salah satu platform konsol yang kini diblokir. Sekarang, seluruh rencana peluncuran dan pemasaran kami berantakan. Pasar kami tiba-tiba menyempit,” keluhnya. Ia menambahkan bahwa konsol seringkali menjadi platform yang memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi developer dibandingkan mobile gaming.
Di sisi lain, pelaku retail yang menjual konsol dan game fisik juga mulai merasakan imbasnya. Toko-toko game melaporkan penurunan minat beli yang signifikan sejak pemberitaan mengenai pemblokiran ini beredar.
“Konsumen bingung. Mereka bertanya-tanya apakah konsol yang mereka beli masih bisa digunakan atau tidak. Ini membuat mereka menunda pembelian,” ujar pemilik sebuah toko game ternama di Jakarta.
Beberapa analis industri teknologi melihat bahwa keputusan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendorong platform dan konten game lokal.
Pemerintah sendiri telah beberapa kali menyatakan komitmennya untuk mengembangkan ekosistem game dalam negeri. Namun, cara yang ditempuh dengan memblokir akses ke platform global dinilai bukan solusi yang konstruktif.
Protes dan Upaya Mencari Solusi
Sebagai bentuk protes, sejumlah komunitas gamer dan organisasi pegiat digital hak sipil menggelar unjuk rasa virtual. Mereka membuat petisi online yang menuntut pemerintah mencabut pemblokiran dan beralih ke mekanisme regulasi yang lebih kolaboratif, seperti sistem rating usia yang lebih ketat dan edukasi literasi digital bagi orang tua.
“Pemblokiran adalah bentuk penyensoran yang kasar. Ini tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu kurangnya pemahaman tentang cara mengatur akses anak terhadap konten digital di tingkat keluarga,” ungkap seorang perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada hak digital.
Beberapa anggota DPR juga mulai menyoroti persoalan ini. Mereka mendesak pemerintah, dalam hal ini Kominfo, untuk duduk bersama dengan perwakilan industri, asosiasi, dan komunitas untuk mencari solusi yang tidak mematikan seluruh ekosistem. Opsi yang diusulkan termasuk penerapan sistem parental control yang lebih canggih yang diwajibkan pada setiap konsol, alih-alih memblokir akses sepenuhnya.
Langkah serupa sebenarnya pernah diambil oleh beberapa negara, namun dengan pendekatan yang berbeda. Negara-negara tersebut umumnya memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan pengembang konsol untuk menerapkan fitur keamanan dan kontrol yang disesuaikan dengan regulasi lokal, tanpa harus memutus akses sepenuhnya.
Melihat besarnya reaksi dan dampak yang ditimbulkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan meninjau ulang kebijakan ini. Kominfo disebutkan akan membuka ruang komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam waktu dekat. Hasil dari dialog tersebut akan sangat menentukan masa depan industri game dan hiburan digital di Indonesia, serta menjadi preseden bagi regulasi konten digital ke depannya.
