5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan visa haji furoda tidak tersedia pada penyelenggaraan haji 2026.
Haji furoda atau haji mujamalah adalah program haji non-kuota yang menggunakan visa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi, bukan kuota Kementerian Agama RI. Program ini memungkinkan jemaah berangkat tanpa antre tahunan.
"Enggak ada, jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (9/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dahnil mengingatkan, maraknya promosi keberangkatan haji instan melalui media sosial perlu dicermati secara kritis. Ia menilai praktik tersebut berisiko menjerumuskan masyarakat ke dalam skema penipuan maupun pemberangkatan haji ilegal.
Untuk mengantisipasi hal itu, Kemenhaj bersama Polri tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal yang akan fokus menindak berbagai modus pemberangkatan non-prosedural.
"Itu yang mau kita cegah. Kalau tetap berulang, maka secara otomatis pihak kepolisian akan melakukan penindakan pidana," katanya.
Ia menegaskan bahwa jalur resmi pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia hanya melalui dua skema, yakni haji reguler dan haji khusus. Selain itu dipastikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre," ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Dahnil menyebut masa tunggu haji reguler saat ini berkisar 26 tahun, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai hampir 50 tahun di beberapa daerah. Sementara untuk haji khusus, masa tunggu berada di kisaran enam tahun.
Ia juga menyoroti istilah 'Haji Tenol' atau keberangkatan tanpa antre sebagai indikasi praktik ilegal yang harus dihindari masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya mempercepat masa tunggu agar lebih realistis.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran yang tidak sesuai prosedur, serta memastikan pendaftaran haji dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari kerugian dan risiko hukum.
(antara/isn)
Add
as a preferred source on Google
