3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan kebutuhan sekitar 200 peneliti baru di bidang nuklir untuk mendukung pengembangan energi nuklir nasional, termasuk rencana pembangunan PLTN pertama yang ditargetkan beroperasi pada 2032.
Deputi Bidang SDM Iptek BRIN, Edy Giri Rachman Putra, mengatakan kebutuhan tersebut muncul seiring meningkatnya kebutuhan talenta riset dan teknologi untuk memperkuat ekosistem ketenaganukliran di Indonesia.
"Kami memproyeksikan kebutuhan hampir 200 peneliti baru di bidang kenukliran untuk mendukung pengembangan riset dan teknologi ke depan," kata Edy dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Kesiapan SDM dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama di Gedung B.J. Habibie, mengutip BRIN, Jakarta, Selasa (10/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Edy, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor krusial bagi Indonesia dalam memasuki era energi nuklir. SDM tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai tahapan, mulai dari riset, pengembangan teknologi, hingga operasional pembangkit di masa mendatang.
Namun, ia mengakui pemenuhan kebutuhan SDM nuklir bukan perkara mudah. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya minat talenta muda untuk berkarier sebagai peneliti di bidang ini. Bahkan, tidak semua lulusan pendidikan nuklir memilih untuk bekerja di sektor tersebut.
"Tantangannya memang tidak mudah mencari orang yang mau berkarier sebagai peneliti nuklir. Bahkan lulusan dari pendidikan nuklir sendiri belum tentu semuanya masuk ke bidang ini," ujarnya.
Selain keterbatasan jumlah talenta, BRIN juga menilai pentingnya memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri nuklir. Edy menekankan bahwa sektor ini tidak hanya membutuhkan lulusan dengan ijazah akademik, tetapi juga kompetensi teknis yang terstandar dan diakui oleh industri.
Karena itu, BRIN mendorong penyusunan standar kompetensi kerja nasional di bidang nuklir agar kompetensi lulusan pendidikan dapat selaras dengan kebutuhan industri.
"Industri nuklir tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi. Standar kompetensi kerja menjadi penting agar lulusan pendidikan dapat terserap di dunia industri," katanya.
Untuk memperkuat pengembangan talenta nuklir, BRIN menyiapkan sejumlah program peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan profesional.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan skema beasiswa khusus bagi pengembangan talenta di bidang ketenaganukliran.
Selain itu, BRIN juga merencanakan berbagai program pelatihan, termasuk Nuclear Energy Management School, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas manajemen proyek energi nuklir di Indonesia.
Program ini diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari peneliti, perguruan tinggi, hingga industri, sehingga pengembangan SDM nuklir dapat dilakukan secara lebih kolaboratif.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Aba Subagja, menilai penguatan SDM iptek, termasuk di bidang nuklir, perlu didukung melalui penataan sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) yang lebih terarah.
Ia menjelaskan jumlah ASN di Indonesia saat ini mencapai sekitar 6,5 juta orang, dengan komposisi terbesar berada pada jabatan fungsional, sementara jabatan struktural hanya sekitar lima persen dari total keseluruhan.
"Artinya peluang karier ASN sebenarnya lebih terbuka luas di jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional di bidang iptek seperti peneliti dan perekayasa," ujarnya.
Menurut Aba, jabatan fungsional memegang peran penting sebagai fondasi utama dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di lembaga pemerintah. Di BRIN, misalnya, pengembangan riset dan inovasi sangat bergantung pada peneliti dan perekayasa yang menjadi tulang punggung organisasi.
Ia menambahkan bahwa saat ini juga tengah dilakukan penataan kebutuhan SDM ASN, termasuk melalui penyusunan postur ASN di BRIN guna melihat komposisi kebutuhan pegawai secara lebih proporsional.
Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga ahli di bidang tertentu, termasuk tenaga nuklir, dapat direncanakan secara lebih sistematis dalam jangka menengah.
"Postur ini nanti akan menentukan berapa kebutuhan SDM, misalnya tenaga nuklir. Kalau kebutuhannya seribu, maka akan dikunci dalam grand design pemenuhan SDM selama lima tahun," ujarnya.
Selain melalui rekrutmen baru, kebutuhan SDM juga dapat dipenuhi melalui skema mobilitas talenta ASN, yakni dengan memanfaatkan pegawai yang memiliki kompetensi relevan untuk berpindah ke bidang atau jabatan yang membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa penguatan manajemen talenta menjadi kunci agar SDM iptek di lembaga pemerintah dapat berkembang sekaligus bertahan dalam jangka panjang.
"Talenta-talenta di bidang iptek perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kariernya," tegasnya.
(wpj/mik)
