Survei Internet Indonesia 2025: Penetrasi Capai 80,66%, Tantangan Ketahanan Digital Masih Besar

Jakarta, Gizmologi – Survei Internet Indonesia 2025 yang baru saja dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap perkembangan signifikan dalam adopsi internet di Tanah Air. Tingkat penetrasi internet nasional kini mencapai 80,66%, setara dengan sekitar 229,4 juta jiwa dari total populasi 284 juta. Angka ini mencerminkan kemajuan pesat dalam konektivitas digital Indonesia, sejalan dengan transformasi teknologi yang terus digencarkan pemerintah dan sektor swasta.

Rilis ini disampaikan dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) di Jakarta. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menilai bahwa pencapaian tersebut patut diapresiasi, namun belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, masih ada kesenjangan akses yang nyata, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang hanya menyumbang 1,91% dari total pengguna internet nasional.

“Masih ada hampir 20% masyarakat kita yang belum menikmati layanan internet. Daerah 3T hanya menyumbang 1,91%. Tapi mereka tetap bagian dari Indonesia yang harus kita layani bersama,” tegas Arif. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak akan pernah benar-benar tuntas tanpa pemerataan akses yang menyeluruh.

Kondisi ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana pemerataan infrastruktur digital menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Read more: Global Smart Glasses Shipments Surge 110% in H1 2025, Meta Dominates with 73% Share

Hasil Survei Internet Indonesia 2025 APJII

Ketua Umum APJII, Muhammad Arif

Hasil Survei Internet Indonesia 2025 menegaskan bahwa pemerataan akses internet bukan sekadar persoalan teknis, melainkan isu strategis nasional. Di banyak wilayah urban, koneksi internet sudah menjadi kebutuhan setara listrik dan air bersih, namun di pelosok negeri, akses tersebut masih menjadi barang mewah. Ketimpangan inilah yang menjadi fokus APJII untuk diselesaikan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Arif menyebut, membangun ketahanan digital berarti memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara untuk memanfaatkan peluang digital, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun aktivitas ekonomi. Tanpa itu, kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar, menghambat target pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pemerataan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Dunia usaha, termasuk penyelenggara jasa internet (ISP), penyedia perangkat, hingga startup teknologi, harus turut mengambil peran. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan literasi digital yang tepat sasaran.

Pendekatan kebijakan pun harus mempertimbangkan karakteristik lokal, termasuk tantangan geografis dan kondisi sosial-ekonomi. Wilayah dengan topografi sulit atau populasi yang tersebar memerlukan model investasi dan dukungan yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan yang padat penduduk.

Generasi digital native dan potensi bonus demografi

Survei Internet Indonesia 2025 juga mengungkap fakta menarik bahwa generasi muda menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia. Generasi Z menyumbang 25,17% dari total pengguna, diikuti milenial dengan 23,19%. Angka ini mencerminkan realitas bahwa dunia digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia.

“Hampir 100% anak sekarang tidak bisa lepas dari internet,” ujar Arif. Kondisi ini memberi peluang besar sekaligus tantangan serius. Peluangnya, generasi digital native ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi digital jika dibekali keterampilan yang tepat. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, mereka berisiko terjebak menjadi konsumen pasif.

APJII menilai, agar bonus demografi ini memberi dampak positif, generasi muda harus diarahkan menjadi produsen konten, inovator, dan pelaku usaha digital. Hal ini memerlukan dukungan ekosistem yang mencakup pelatihan teknologi, akses terhadap modal usaha digital, serta mentoring dari pelaku industri yang berpengalaman.

Tak kalah penting, aspek keamanan digital harus menjadi prioritas. Semakin tinggi interaksi generasi muda di dunia maya, semakin besar pula risiko terpapar hoaks, penipuan online, atau eksploitasi data pribadi. Penguatan literasi keamanan siber menjadi langkah yang tidak dapat ditunda.

Dominasi mobile dan pertumbuhan signifikan fixed broadband

Dari sisi perangkat, Survei Internet Indonesia 2025 mencatat 83,39% pengguna internet mengakses melalui smartphone. Sebagian besar terkoneksi melalui data seluler (74,27%), yang menunjukkan betapa kuatnya peran jaringan mobile dalam ekosistem digital Indonesia.

Namun, data yang paling menarik adalah peningkatan adopsi fixed broadband. Dari 27,4% pada 2024, kini angkanya melonjak menjadi 38,7% pada 2025. Tren ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan koneksi stabil dan berkecepatan tinggi untuk mendukung aktivitas seperti bekerja dari rumah, pendidikan jarak jauh, hingga streaming konten video berkualitas tinggi.

Menurut Arif, harga layanan internet di Indonesia sudah relatif terjangkau, bahkan mendekati batas bawah secara industri. Hambatan terbesar kini bukan lagi biaya, tetapi ketersediaan layanan yang merata dan kualitas jaringan yang konsisten. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada perluasan jangkauan ke daerah yang belum terlayani optimal.

Jika tren pertumbuhan fixed broadband ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi memiliki infrastruktur internet ganda yang kuat, di mana layanan mobile dan broadband saling melengkapi, menciptakan ekosistem konektivitas yang lebih stabil dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Read more: AWS Research: AI Adoption in Indonesia is Growing Rapidly, Startups Are More Agile in Innovating

Ancaman siber yang mengintai pengguna internet

Keamanan digital menjadi salah satu sorotan utama dalam Survei Internet Indonesia 2025. Penipuan online tercatat sebagai ancaman paling banyak dialami pengguna, yaitu sebesar 24,89%. Disusul oleh pencurian data pribadi dan praktik phishing yang memanfaatkan kelengahan pengguna.

“Bahkan hanya karena klik iklan, kartu kredit bisa langsung terdebet. Ini tanggung jawab kita semua,” kata Arif saat memaparkan hasil Survei Internet Indonesia 2025. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap praktik keamanan digital yang dasar, seperti verifikasi situs, manajemen kata sandi, atau penggunaan autentikasi ganda.

Masalah keamanan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Jika kepercayaan ini menurun, maka adopsi teknologi baru pun akan melambat, menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan literasi digital yang berkelanjutan, bukan hanya kampanye sesaat. Pelaku industri internet juga dapat berperan aktif dengan menyediakan fitur keamanan bawaan dan mengedukasi pelanggan secara rutin mengenai ancaman yang sedang marak.