3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Media Survei Nasional (Median) merilis mayoritas responden pengguna media sosial (medsos) menolak pelengseran Presiden Prabowo Subianto sebelum menyelesaikan masa tugasnya hingga 2029.
"Ternyata memang mayoritas, 67 persen ini menyatakan tidak setuju kalau Presiden Prabowo itu dimundurkan atau dilengserkan atau diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir di 2029," ujar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam rilis survei secara virtual, Rabu (15/4).
Sementara 16 persen menyatakan setuju dan 17 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rico memaparkan sebesar 20,4 persen responden menyatakan tidak setuju Presiden dilengserkan karena ingin menghindari perpecahan. Sebanyak 17,8 persen responden menilai kinerja pemerintah sudah cukup baik, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan pergantian di tengah masa jabatan.
Alasan lain 15 persen respons menilai masa jabatan presiden belum selesai serta sebanyak 12,5 persen penghormatan terhadap mandat rakyat hasil pemilu.
71,8 persen puas kinerja Prabowo
Di sisi lain, Median juga merilis sebanyak 71,8 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran. Dari angka 71,8 puas yang disampaikan responden, sebanyak 23,7 persen menyatakan tidak puas dan 4,5 persen menjawab tidak tahu.
"Sekitar 71,8 persen itu puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Rico,
Adapun alasan terbesar mengapa publik puas terhadap kinerja adalah menjaga harga BBM tidak naik (24,5 persen), Makan Bergizi Gratis (MBG) 15,4 persen, serta memberantas korupsi 9,3 persen.
"Alasan puas lainnya ada bantuan 6,6 persen, terciptanya lapangan kerja 3,7 persen, suka dengan Prabowo 3,3 persen, dan suka dengan Prabowo," ujar Rico.
Selain itu, temuan survei terkait lima program pemerintah yang paling disukai masyarakat yang tertinggi adalah MBG sebanyak 27,5 persen. Program berikutnya adalah bansos (8,1 persen), memberantas korupsi (3,8 persen), Sekolah Rakyat (3,1 persen), dan program kesehatan gratis (3,1 persen).
Sebelumnya, hasil survei lembaga Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 74,9 persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo.
Angka tersebut merupakan akumulasi dua level kepuasan, masing-masing 9 persen mengaku sangat puas dan 65,9 persen mengaku cukup puas. Survei mengajukan pertanyaan kepada responden," Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai Presiden saat ini?"
"Jadi ini adalah kepuasan personal terhadap kinerja Presiden RI, sebagaimana terekam dalam data ini, sebanyak 74,9 persen publik itu merasa puas terhadap kinerja Prabowo," ujar Peneliti Utama Poltracking Masduri Amwari dalam paparannya, Senin (13/4).
Dari jumlah itu, sebesar 23,5 persen yang merasa tidak puas terhadap kinerja personal Prabowo. Rinciannya, sebanyak 21,3 persen memangku kurang puas, dan 2,2 persen mengaku sangat tidak puas.
Sementara itu, survei terbaru Cyrus Network mencatat sebanyak 70 persen responden puas dengan kinerja para menteri Kabinet Merah Putih selama 1,5 tahun di bawah pemerintahan Prabowo.
Rinciannya, sebanyak 67,3 persen responden menyatakan puas dan 2,7 persen menyatakan sangat puas. Sementara itu, 24 persen responden menyatakan tidak puas.
"Mayoritas Kementerian memiliki penilaian yang cukup bagus. Dengan jarak skor di 10 kementerian teratas hanya 3 persen. Jarak yang tidak terlalu jauh secara statistik," jelas Peneliti Utama Cyrus Network Syahril Ilhami dalam konferensi pers hasil survei nasional, Selasa (14/4/2026).
Tolak kenaikan BBM
Menanggapi ancaman krisis global, mayoritas responden menolak tegas wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Resistensi masyarakat terhadap penyesuaian harga energi ini sangat beralasan karena kondisi perekonomian di akar rumput yang dinilai masih rentan. Rico menjelaskan wacana menaikkan harga BBM sebagai efek domino ketidakpastian global tidak mendapat persetujuan dari sebagian besar responden.
"Ternyata mayoritas 50,7 persen itu tidak mendukung kenaikan harga BBM. Jadi kalau kita lihat dari alasan ini, jawaban secara terbuka ini, kita bisa melihat memang alasan paling utama dan mayoritasnya itu publik itu khawatir risiko atau dampak ekonomi dari kenaikan BBM," papar Rico.
Meski demikian, terdapat sebagian kecil responden yang mengaku pasrah dan memaklumi jika pemerintah terpaksa harus mengambil kebijakan tersebut demi menyelamatkan keuangan negara.
(kna/dal)
Add
as a preferred source on Google
