10 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bahwa pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan harus dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (Pemda).
Untuk itu, Pemda diminta memahami secara komprehensif arahan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya pada sejumlah aspek krusial. Aspek tersebut mencakup, soal waktu, keterkaitan dengan master plan, serta potensi perubahan.
Hal ini disampaikan Ribka dalam Rapat Bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Membahas Progres Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan secara daring, Jumat (10/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama soal waktu. Kedua terkait dengan master plan. Ketiga kalau akan ada perubahan-perubahan. Nah ini juga harus diperhatikan yang menjadi betul-betul titik krusial," kata Ribka.
Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
"Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU," tambahnya.
Menurut Ribka, hal penting lainnya adalah kesepakatan lokasi pembangunan sejumlah gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan, khususnya kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kepastian lokasi disebut krusial untuk memastikan tahapan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan selaras dengan mekanisme perencanaan, serta anggaran yang berlaku.
"Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan)," kata Ribka.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa konsep desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah diselesaikan pada Desember 2025.
Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran.
"Kita mulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan tentunya bersama Kemendagri dan Pemprov," tutur Diana.
Rapat turut dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Indah Widi Hapsari, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Suprayitno.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
