1 hour ago
1
Ilustrasi Tambang. (INT)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Forum Manding mengungkap data terbaru mengenai potensi nilai sanksi administratif yang diduga dilakukan oleh 20 perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Koordinator Forum Manding, Andi Ahmad Gufran, menyebut total nilai potensi sanksi tersebut mencapai Rp 59,2 triliun.
“Saya kira data ini menarik. Data tersebut menjabarkan potensi pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan pemilik tambang di Indonesia. Lengkap dengan nilai potensi sanksi yang bisa diterima oleh negara sekitar Rp 59,2 triliun,” ujar Gufran dalam keterangan pers kepada awak media, Kamis (27/11) sore.
Gufran menjelaskan bahwa data tersebut ia peroleh dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Ia menilai temuan itu seharusnya menjadi acuan bagi aparatur negara dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengejar potensi penerimaan negara dari pelanggaran administratif perusahaan tambang.
“Namanya jelas, besaran luas lahannya juga jelas. Termasuk pula, jumlah perkiraan nilai potensi sanksi atas pelanggaran administratif yang dilakukan perusahaan tersebut. Ini seperti berburu di kebun binatang. Semestinya jadi perhatian aparatur negara,” ujarnya.
Ia menegaskan Forum Manding akan menyerahkan data tersebut kepada Satgas PKH agar dapat ditindaklanjuti sebagai langkah menambah penerimaan negara, khususnya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar 10 pemilik lahan terbesar.
Dalam data itu, 10 perusahaan tambang dengan luasan lahan terbesar antara lain PT Aneka Tambang (1.364,13 ha), PT Bintang Delapan Mineral (831,82 ha), PT Arga Morini Indah (710,82 ha), PT Weda Bay Nickel (444,42 ha), PT Bakti Bumi Sulawesi (347,54 ha), PT Sarana Mineralindo Perkasa (278,24 ha), PT Suria Lintas Gemilang (255,03 ha), PT Cahaya Dinda Ganda (235,48 ha), PT Halmahera Sukses Mineral (234,04 ha), dan PT Tonia Mitra Sejahtera (224,96 ha).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
