Bijak Berenergi, Bergandengan Tangan Bersama Hadapi Krisis Global

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dari work from home (WFH) hingga anjuran bijak berenergi di masa krisis energi global saat ini. Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diputuskan untuk tidak naik hingga akhir tahun. Sementara untuk harga Pertamax Turbo dan produk diesel ada penyesuaian menyusul lonjakan harga minyak dunia.

Harga BBM Non Subsidi RON 92 (Pertamax) dan RON (95) Pertamax Green tidak berubah. Jalan tengah ini menjadi solusi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ruang bagi masyarakat menengah bawah.

Produk Pertamina, Pertamax turbo dari semula Rp13.100 disesuaikan menjadi Rp19.400 per liter. Dextlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex yang semula Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Meski ada kenaikan, namun harga baru ini masih di bawah rata-rata harga minyak di negara-negara lain.

Pertamax Turbo ron 98 harga rata-rata negara-negara lain Rp29.200. Di Jepang misalnya Ron 98 dihargai Rp21.100 dan di China Rp24.600. Di Thailand lebih mahal lagi yakni Rp34.845. Tertinggi di Singapura seharga Rp58.217.

Untuk BBM ron 95 di Indonesia yang harganya tetap di angka Rp12.900, juga lebih murah dibanding harga rata-rata negara lain yakni Rp25.666. Hampir semua negara-negara tetangga RI menjual BBM ron 95 lebih mahal.

Harga BBM diesel di Indonesia seperti Pertamina Dex dan Dexlite juga masih di bawah rata-rata harga di negara lain yakni Rp27.459. Di Singapura dan Malaysia harga BBM diesel juga lebih mahal dibanding harga di Indonesia yakni Rp28.953 dan Rp65.884.

Dibanding dengan SPBU swasta di Indonesia, harga BBM Pertamina juga masih lebih kompetitif dan dengan pasokan yang lebih terjaga dan merata. Harga Pertamax di SPBU Pertamina tetap yakni Rp12.300. Sementara SPBU swasta untuk BBM yang setara dihargai Rp12.390.

Keputusan untuk tetap menjaga harga BBM bersubsidi dan jenis Pertamax yang banyak dipakai masyarakat bawah dinilai tepat dan diapresiasi. Warga yang sempat ketar-ketir bakal terbebani kenaikan harga, bersyukur harga BBM yang banyak dipakai, masih tetap.

Meski harga tak naik, warga diimbau untuk hemat atau bijak menggunakan energi. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan seperlunya atau menggunakan transportasi umum alih-alih kendaraan pribadi.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan situasi global yang masih tak menentu membuat efisien keniscayaan. Trubus menyarankan agar lebih massif ia menyarankan imbauan bijak berenergi lebih disosialisasikan dengan berbagai platform media.

Misalnya dengan memasang baliho di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar agar masyarakat bisa bijak menggunakan energi. Menurutnya tanpa kesadaran kolektif, kebijakan hemat berenergi tak akan berjalan efektif.

"Supaya masyarakat juga melihat bahwa membeli bensin memang harus berhemat dan sebagainya itu penting," kata Trubus saat dihubungi, Minggu (12/4).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan layanan pesan singkat untuk mengingatkan masyarakat agar tak berlebihan menggunakan BBM maupun listrik.

Pemerintah juga tak perlu segan untuk mengabari masyarakat terkait harga minyak mentah dunia yang kian meroket. Kondisi itu diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa efisiensi energi harus mendapat dukungan semua pihak.

"Buat melalui media sosial itu, pokoknya di-blast saja lewat WA bahwa ini ada efisiensi itu kan mengingatkan" tambah Trubus.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mensimulasikan dampak WFH dan perubahan perilaku warga untuk menggunakan transportasi umum.

Menurutnya dengan asumsi ada 10 juta pengguna kendaraan pribadi masing-masing membutuhkan 2 liter BBM per hari. Jika 10 persen atau 1 juta orang beralih ke transportasi umum, maka ada penghematan 2 juta liter atau 1,3 persen konsumsi BBM nasional yakni 155 juta liter.

Jika 20 persen maka yang bisa dihemat adalah 4 juta liter dan jika 30 persen maka bisa dihemat 6 juta liter atau setera 3,6 persen pemakaian BBM harian nasional.

"Perubahan perilaku itu kelihatannya kecil per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan," kata Abrar.

Sementara untuk kebijakan WFH, Abra menyebut dampaknya bisa lebih besar. Dengan perkiraan ada 5 juta pekerja menjalankan WFH yang terdiri dari ASN dan pekerja swasta. Jika masing-masing bisa menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 25 juta liter per hari atau sekitar 16,1 persen konsumsi nasional.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan pemerintah untuk penghematan energi saat ini merupakan langkah positif.

Dilansir dari Antara, Iwan mengatakan situasi global yang tidak menentu saat ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dan harus berusaha keras untuk menjaga kepentingan nasional.

"Bagi saya, kebijakan hemat energi dan transformasi budaya kerja adalah suatu keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi dalam negeri," kata Iwan.

Kecukupan dan harga energi di Indonesia menurut Iwan masih stabil dibandingkan negara-negara lain di tengah perang Iran yang tak kunjung selesai.

"Sejauh ini, Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibanding negara-negara lain dan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahan," ujarnya.

"Soal keberhasilan dan capaian program ini, saya kira bisa kita ukur dalam waktu beberapa minggu ke depan," imbuhnya.

Partisipasi semua pihak

DPR juga mendukung penuh langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan efisien energi ini.

Bambang yakin WFH yang diputuskan setiap hari Jumat tidak akan mengganggu kinerja layanan publik. Menurutnya sistem pemerintah sudah terdigitalisasi.

Pemerintah juga telah memiliki pengalaman dalam sistem kerja jarak jauh saat pandemi Covid-19 pada 2020-2021 lalu. Meski interaksi minim, namun kerja-kerja pemerintahan tetap berjalan.

"Saya yakin nanti kantor-kantor akan memiliki suatu standard atau parameter untuk mengukur aktivitas daripada program ini," ujar Bambang.

Bambang optimistis penerapan WFH bisa untuk menekan konsumsi energi. Bukan hanya BBM, namun juga penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.

Bambang mengatakan dari pengalaman serupa sebelumnya di masa Covid-19 terbukti bahwa WFH bisa menekan konsumsi energi dalam negeri. Dia menegaskan Komisi XII DPR mendukung penuh kebijakan tersebut.

Komisi XII akan terus mengawal kebijakan tersebut. Ia berharap nanti ada hitungan jelas efisiensi yang didapat dari kebijakan ini.

Anggota Komisi XII Jamaludin Malik mengatakan selain untuk mengurangi konsumsi BBM nasional dari mobilitas pekerja, WFH juga sebagai upaya untuk efisiensi energi gedung perkantoran seperti listrik dan pendingin udara.

"Untuk mereduksi beban puncak energi nasional juga sehingga distribusi konsumsi energi lebih merata," kata Jamaludin.

Namun ia mengingatkan jangan sampai penurunan produktivitas hingga pergeseran beban energi ke rumah tangga. Karena itu kebijakan ini sudah semestinya dikawal dengan sistem matang.

"Maka WFH didukung sebagai kebijakan selektif, adaptif dan berbasis sektor," katanya.

Kepada masyarakat dan pekerja, Jamaludin mengimbau agar WFH benar-benar dilakukan tanpa mengabaikan produktivitas. WFH, kata, Jamaludin, bukan relaksasi terselubung.

"Mengoptimalkan penggunaan listrik rumah tangga secara bijak (AC, perangkat elektronik) dan mengurangi perjalanan non-esensial sebagai bentuk kontribusi kolektif," katanya.

Dukungan dari daerah

Langkah efisiensi ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menandatangani Surat Edaran (SE) tentang penerapan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat.

Dalam edaran itu disebutkan proporsi pegawai ASN yang dapat melaksanakan WFH paling sedikit 25 persen atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai ASN.

"Jadi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu range-nya antara 25 sampai 50 persen yang melakukan WFH," kata Pramono.

Pemerintah Kota Tangerang juga menerbitkan surat edaran tentang efisiensi energi yakni dengan pengendalian penggunaan pendingin udara (AC) dan pengaturan penggunaan lift.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman di Tangerang, Selasa, mengatakan efisiensi energi bukan sekadar upaya penghematan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Efisiensi energi adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada pengurangan konsumsi energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan. Ini harus menjadi budaya bersama," kata Herman.

Dari Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Edward Candra mengatakan saat ini 4.645 unit kendaraan dinas tidak beroperasi saat penerapan kebijakan WFH.

Edward mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan air di perkantoran, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas.

"Yang biasa ramai pada jam sibuk, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tidak hanya di area perkantoran, tetapi juga di beberapa titik rawan macet relatif lancar," kata Edward.

(thr/sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]