1 week ago
13
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tampaknya tak ingin koperasi desa kembali jadi sarang korupsi. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pihaknya serius menutup celah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pendirian dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, Senin, Budi menyatakan bahwa pengurus koperasi wajib steril dari hubungan darah atau kekerabatan. Posisi ketua pengawas memang akan dijabat secara ex officio oleh kepala desa, namun pengurus lainnya akan diikat aturan ketat demi menjaga integritas dan profesionalisme.
“Dalam pengurus koperasi yang jumlahnya lima orang tidak boleh ada hubungan semenda, jadi istri anak enggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada, pasti akan kami batalkan (kepengurusannya),” kata Budi Arie menegaskan.
Budi tak main-main. Ia menyebut bahwa pembatasan ini bertujuan langsung untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.
“Ya enggak boleh dia keluarga, anak, istri, dan sebagainya, untuk menghindari potensi fraud atau potensi-potensi lain,” terangnya.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa masyarakat desa akan dilibatkan secara aktif dalam mengawasi proses pemilihan pengurus.
Menurutnya, pemahaman sosial warga terhadap relasi kekeluargaan di lingkungannya akan menciptakan sistem pengawasan alami.
Lebih lanjut, Ferry menyebut bahwa mekanisme musyawarah desa akan digunakan untuk memilih pengurus, sekaligus menyaring masalah seperti riwayat buruk di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan potensi konflik kepentingan karena hubungan semenda.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
