Kejagung Usut Dugaan Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek, Proyek Rp 9,9 Triliun Disebar ke Daerah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berlangsung sepanjang 2019 hingga 2022.

Fokus penyelidikan tertuju pada pengadaan laptop Chromebook yang disebut telah tersebar ke berbagai sekolah di daerah.

Proyek ini disebut bernilai besar, dengan anggaran mencapai Rp 9,9 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa sebagian besar dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pelaksanaannya diserahkan langsung ke pemerintah daerah.

“Kalau kita lihat, dari Rp 9,9 triliun kan ada dana lokasi khusus. Jadi kalau sumber dana lokasi khusus itu berarti diserahkan ke daerah, pelaksanannya di daerah-daerah,” ujar Harli dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (29/5/2025).

Rinciannya, sebesar Rp 3,582 triliun dialokasikan untuk satuan pendidikan, sementara Rp 6,399 triliun berasal dari DAK yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Salah satu penggunaan dana DAK itu ya untuk pengadaan laptop Chromebook ini,” katanya.

Kejagung mendalami adanya indikasi persekongkolan dalam pelaksanaan proyek, khususnya terkait proses pengadaan. Dicurigai ada arahan kepada tim teknis untuk menyusun kajian yang mengarah pada pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama dalam program digitalisasi pendidikan.

Namun, hasil temuan awal menyebutkan bahwa penggunaan Chromebook justru tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan perangkat ini pada koneksi internet yang stabil, sementara di banyak wilayah Indonesia, infrastruktur jaringan masih terbatas.
(Wahyuni/Fajar)