3 hours ago
2
FAJAR.CO.ID - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum, bukan merupakan hak otomatis setiap tahun. Kebijakan ini sangat penting agar pembayaran THR memiliki kekuatan hukum yang jelas dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
Dasar Hukum dan Kebijakan THR Pensiunan
THR pensiunan ASN berbeda dengan gaji pensiun bulanan yang rutin diterima. THR merupakan kebijakan tambahan yang tidak tercantum permanen dalam undang-undang pensiun, bergantung pada kemampuan fiskal negara, dan harus ditetapkan ulang setiap tahun melalui PP.
Tanpa adanya PP, instansi pelaksana tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan dana negara, sehingga pencairan THR pensiunan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Alasan Pemerintah Menunggu Terbitnya PP
Penetapan THR pensiunan harus mempertimbangkan berbagai faktor fiskal dan kebijakan nasional. Pertama, pemerintah melakukan evaluasi kemampuan anggaran berdasarkan postur APBN, prioritas belanja negara, dan kondisi ekonomi nasional. Keputusan ini tidak dapat diambil terlalu dini tanpa perhitungan matang.
Kedua, PP mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menerima THR, komponen yang dibayarkan seperti pokok pensiun dan tunjangan keluarga, serta ketentuan pajak atau potongan jika ada. Tanpa PP, komponen tersebut tidak memiliki kejelasan hukum.
Ketiga, PP menjamin keseragaman kebijakan THR di seluruh Indonesia bagi ASN aktif maupun pensiunan, mencegah perbedaan tafsir antarinstansi yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
Peran PT TASPEN sebagai Pelaksana Teknis
PT TASPEN (Persero) sebagai pengelola dana pensiun ASN tidak dapat bertindak sebelum kebijakan pemerintah resmi diterbitkan. TASPEN hanya berperan menyalurkan THR sesuai PP, memastikan pembayaran tepat sasaran, dan menyampaikan informasi resmi kepada peserta.
