5 hours ago
1
Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah,
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, meminta pemerintah membenahi tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah sorotan publik terhadap besarnya alokasi anggaran yang mencapai Rp268 triliun pada APBN 2026. Ia menegaskan, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu harus dijalankan secara akuntabel agar tujuan intervensi gizi nasional tercapai.
Said menyebut MBG merupakan kebijakan strategis untuk menurunkan prevalensi gizi kronis anak Indonesia yang masih berada di kisaran 19 persen. Angka tersebut, menurutnya, tergolong menengah-tinggi jika merujuk standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan batas di bawah 10 persen untuk kategori rendah.
“Agenda peningkatan kualitas gizi anak adalah kebijakan mulia dan penting. Namun pelaksanaannya harus terus disempurnakan,” ujar Said, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/2/2026).
Belajar dari Negara Lain
Said menuturkan, skema intervensi gizi melalui program makan sekolah telah lama diterapkan di berbagai negara. Ia mencontohkan praktik di Tiongkok dan Jepang, serta negara-negara Skandinavia seperti Finlandia dan Norwegia. Model serupa juga diadopsi negara berkembang seperti India dan Brasil dengan hasil yang dinilai cukup berhasil.
Menurutnya, Indonesia perlu memastikan standar pelayanan dan kualitas menu terpenuhi agar MBG benar-benar berdampak pada perbaikan gizi siswa.
Soroti Pengelolaan Dapur SPPG
Said menekankan perbaikan mendesak pada aspek pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tahun ini, pemerintah menargetkan 35.270 SPPG beroperasi, dengan sebagian besar dikelola masyarakat, baik yayasan maupun perorangan.
