4 hours ago
2
Pakar telematika, Roy Suryo, Refly Harun, dan Said Didu usai walk out dari pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu mulai meragukan kinerja Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang beranggotakan beberapa tokoh penting.
Keraguan itu muncul setelah aksi pembatasan yang dilakukan komisi tersebut untuk menerima masukan dari masyarakat terkait masalah kepolisian. Komisi itu ogah menerima masukan atau pendapat dari pihak yang berstatus tersangka.
Kejadian di Gedung PTIK-STIK, Jakarta, Rabu (19/11), terkait pertemuan komisi tersebut dengan sejumlah pihak. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa turut hadir dalam agenda pertemuan itu. Namun oleh komisi tersebut ketiganya dilarang memberi pendapat.
"Kami Walk Out pada pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Hari ini kami 18 orang aktivis dikoordinir oleh Refly Harun diundang oleh Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian untuk hadir memberikan masukan ke Komisi," sebut Said Didu.
Dia mengungkap, saat rapat dimulai, ada larangan terhadap Roy Suryo, Rismon, dokter Tifa untuk ikut. Pimpinan Komisi memberikan pilihan RRT tetap ikut duduk di belakang dan diam atau keluar.
"Kami memilih keluar dengan pertimbangan solidaritas dan juga asas kesamaan memberikan pendapat. Karena salah satu anggota komisi, Otto Hasibuan, putranya adalah pengacara Jokowi terkait kasus ijazah palsu," ungkap Said Didu.
"Dengan kasus ini, apakah masih bisa berharap Reformasi Polri dari Komisi Reformasi yang ternyata terkesan sudah tunduk pada polisi," kata Said Didu.
Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri memberikan penjelasan terkait aksi walk out yang dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Refly Harun, dan beberapa orang lainnya saat audiensi dengan komisi tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
