11 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui pasokan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi tantangan besar di lapangan.
Di tengah jumlah penerima manfaat yang sudah menembus 63 juta orang, kebutuhan susu program MBG pada 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan, sementara kapasitas industri pengolahan susu nasional baru mampu memenuhi sekitar 49,7 persen dari kebutuhan tersebut.
"Untuk kebutuhan susu yang sangat besar ini, kami juga agak kewalahan. Rekan-rekan kami di lapangan khususnya yang di dapur apabila tidak mendapatkan susu di pasar, itu biasanya mereka mengganti dengan sumber protein lainnya," kata Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gunalan menjelaskan hingga kini program MBG didukung oleh 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melayani lebih dari 63 juta penerima manfaat.
Mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG diwajibkan menyediakan susu atau minuman susu minimal dua kali dalam sepekan. Namun, besarnya kebutuhan tersebut kerap tak sejalan dengan ketersediaan pasokan di sejumlah daerah.
Menurut dia, ada dua penyebab utama yang membuat susu masih sulit diperoleh. Pertama, kendala distribusi ke wilayah terpencil yang bergantung pada kondisi transportasi dan cuaca.
"Daerah-daerah yang terpencil, misalnya mungkin karena transportasi ke sana agak susah, mungkin ombak dan lain sebagainya, terkadang logistik itu datang sampainya tidak tepat waktu," ujarnya.
Kedua, jumlah penerima manfaat yang sangat besar membuat kebutuhan susu MBG melonjak jauh di atas kapasitas produksi yang tersedia saat ini.
Gunalan mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian pelaksana MBG harus melakukan penyesuaian menu ketika susu tidak tersedia di pasaran. Dalam situasi tertentu, susu dapat digantikan sementara dengan sumber protein lain yang diperbolehkan dalam pelaksanaan program.
Ia bahkan mengungkapkan sejumlah ritel mulai membatasi penjualan susu karena tingginya permintaan dari dapur MBG.
"Kadang kami juga setelah turun di lapangan, mereka mengatakan, 'Pak, kalau misalnya ini kita ambil semua, masyarakat mau diberikan yang mana?' Sehingga biasanya ini dijatah. Ada pasar-pasar atau ritel-ritel itu yang menjatah sekarang. Yang MBG sekian, yang masyarakat umum sekian," katanya.
Kendala pasokan juga diakui Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti.
Menurut Widiastuti, persoalan tidak hanya terletak pada produksi susu, tetapi juga kemampuan pengemasan produk agar sesuai dengan kebutuhan MBG.
Ia menjelaskan susu segar hasil peternak umumnya masih dipasarkan dalam bentuk curah atau literan. Sementara program MBG membutuhkan kemasan khusus yang siap didistribusikan kepada penerima manfaat.
"Masih ada kendala kemasan itu. Makanya sampai nanti meminimalkan dua kali dalam seminggu, tapi ini bisa menjadi satu pemikiran terobosan kita sama-sama. Nanti bagaimana pengemasan supaya bisa memenuhi hal tersebut," ujar Widiastuti.
Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantij Punguan Pintaria mengungkapkan kebutuhan susu MBG masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas industri saat ini.
Mengutip data Kemenperin, kebutuhan susu MBG pada 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan. Namun, kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan ukuran 115 mililiter hingga 125 mililiter baru mencapai 2,39 miliar kemasan.
"Program MBG tahun 2026 ini kebutuhan susu itu sebesar 4,8 miliar kemasan, sedangkan kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 dan 125 mililiter itu baru 2,39 miliar atau 49,7 persen dari kebutuhan MBG secara keseluruhan," kata Merrijantij.
Ia menyebut pemerintah mencatat setidaknya ada tiga perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi sejak 2024 untuk mendukung kebutuhan MBG. Meski demikian, tambahan kapasitas tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program.
Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan koperasi dan pelaku usaha skala kecil dalam pengolahan susu.
Kemenperin juga menyiapkan program restrukturisasi industri dengan skema penggantian biaya investasi hingga 35 persen untuk mendukung pengembangan fasilitas pengolahan susu.
"Kami sangat berharap industri pengolahan susu ini bisa bermitra dengan koperasi-koperasi dan memberikan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan untuk pemenuhan susu MBG ini," ujarnya.
BGN pun berharap keterlibatan UMKM, koperasi, serta pengembangan peternakan sapi perah di berbagai daerah dapat membantu menutup kesenjangan pasokan susu yang saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG.
(del/sfr)
Add
as a preferred source on Google
