9 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan alasan Indonesia mengukur garis kemiskinan menggunakan data pengeluaran, bukan data pendapatan sebagai salah satu penentuan parameter.
Amalia mengatakan banyak negara berkembang menggunakan data pengeluaran dalam mengukur garis kemiskinan. Pasalnya, dalam data administrasinya tidak mudah untuk memperoleh data pendapatan.
"Kalau negara maju memang sudah data administrasinya sudah sangat baik, nah itu data pendapatan bisa diperoleh dengan presisi," ujar Amalia dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia, Kamis (28/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun juga menegaskan Bank Dunia menyebutkan untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memang biasanya lebih mudah dan tepat untuk mengumpulkan data pengeluaran.
"Oleh sebab itu kami di BPS setiap setahun dua kali melakukan survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas, datangnya ke rumah tangga, dan kita menanyakannya juga adalah mengidentifikasikan data pengeluaran rumah tangga itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Amalia menyampaikan garis kemiskinan rumah tangga satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini bergantung terhadap standar hidup di wilayah masing-masing tersebut.
"Contoh kita lihat di DKI Jakarta saja. Garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta ada sekitar Rp4,5 juta per bulan. Kemudian kalau misalnya di Sulawesi Utara itu garis kemiskinannya rumah tangganya Rp3 juta," kata Amalia.
Ia juga menjelaskan perbedaan garis kemiskinan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yakni harga barang dan jasa, pola konsumsi dari masyarakat, serta jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin setiap wilayah juga berbeda.
"Misalnya di suatu daerah banyak mengkonsumsi misalnya singkong. Di tempat lain belum tentu. Jadi bobot antara bobot konsumsi dari masing-masing wilayah juga berbeda-beda untuk suatu produk atau suatu barang," pungkasnya.
(fln/pta)
Add
as a preferred source on Google
