Dianggap Sok Ngatur, Satyo Minta Luhut Dipecat: Prabowo Bukan Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto diminta segera mengambil langkah tegas terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

Bukan tanpa alasan, Luhut dinilai masih membawa gaya kepemimpinan yang terlalu dominan seperti di era Jokowi.

Seruan itu muncul setelah Luhut, yang menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), secara terbuka menyarankan Presiden Prabowo agar tidak menuruti desakan organisasi buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pernyataan Luhut tersebut menuai kritik keras dari Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto.

Dikatakan Satyo, pandangan Luhut justru bisa menjadi beban bagi pemerintahan baru.

"Jangan dianggap Prabowo ini mau disamakan di era Jokowi yang menganggap kelas pekerja itu cuma beban dalam sistem perekonomian nasional," ujar Satyo dikutip, Senin (20/10/2025).

Menurut Satyo, Presiden Prabowo memiliki pandangan berbeda terkait sektor ketenagakerjaan.

Ia menyebut Prabowo melihat tenaga kerja sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen.

"Jadi Luhut harus paham, Prabowo ini bukan kayak Jokowi. Dia paham dalam sistem perekonomian ini, salah satu yang sektor paling penting itu ketenagakerjaan. Kalau ketenagakerjaan kondusif, produktivitas meningkat, ekonomi berputar, pertumbuhan ekonomi terjadi," jelas Satyo.

Satyo pun menyarankan agar Luhut tidak mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengatur presiden.

"Lebih baik diam atau presiden saya sarankan ya, segera aja pecat Luhut, ganti dengan orang yang lebih punya visi yang sama dengan presiden," Satyo menuturkan.