DPR Dorong Wajib Belajar Jadi 13 Tahun Plus TK, Hetifah: Tak Cukup Hanya SD-SMP Gratis

4 hours ago 2

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (foto; dok DPR RI)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan fokus utama memperpanjang masa wajib belajar menjadi 13 tahun.

Rencana ini tak hanya mencakup pendidikan dasar hingga menengah atas, tetapi juga menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah, seperti TK atau PAUD.

“Kami sedang menyusun perubahan Undang-Undang Sisdiknas dan ingin meningkatkan wajib belajar itu sampai 13 tahun, berarti sampai SMA-SMK dan ditambah satu tahun di bawah prasekolah yakni TK atau PAUD,” ujar Hetifah saat kunjungan kerja di Kota Padang, dilansir Antara pada Selasa (1/7/2025).

Menurutnya, revisi ini merupakan bentuk keseriusan DPR untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan itu, negara diwajibkan membebaskan biaya pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Namun, Hetifah menilai bahwa langkah DPR justru melangkah lebih jauh dari putusan MK yang hanya mengatur sampai jenjang pendidikan dasar sembilan tahun.

Ia menyebut bahwa keputusan MK itu patut dihargai karena tujuannya jelas: agar tak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi atau faktor geografis.

“Ini supaya tidak ada anak didik di Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan karena alasan ekonomi, geografis, atau lainnya,” jelasnya.

Ia juga memahami realita di lapangan bahwa tidak semua siswa bisa masuk ke sekolah negeri, entah karena kuota terbatas atau akses yang jauh dari tempat tinggal. Dalam kondisi seperti itu, sekolah swasta jadi pilihan yang relevan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi