1 month ago
23
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons isu penggantian direktur utama PT Pertamina Patra Niaga di tengah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina tahun 2018-2023.
Ia menegaskan setiap keputusan terkait perubahan direksi akan dilakukan secara terkoordinasi dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada Maret.
"Nomor satu kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan," ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (1/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick menuturkan pemerintah berupaya menjaga konsistensi dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan BUMN, terutama yang memiliki banyak tugas strategis.
Ia mencontohkan Perum Bulog saat ini sedang fokus pada penyerapan gabah, yang juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.
Terkait pergantian direksi di Pertamina, Erick menegaskan hal tersebut juga berkaitan dengan kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mengungkapkan dirinya telah berdiskusi dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait perkembangan kasus tersebut.
Erick menekankan pentingnya memastikan agar kasus yang terjadi tidak berdampak buruk pada keseluruhan perusahaan, seperti yang pernah terjadi pada Garuda Indonesia.
Ia mengingatkan jika proses restrukturisasi Garuda gagal saat itu, maskapai tersebut bisa saja tidak mampu beroperasi. Namun, dengan langkah penyelamatan yang tepat, Garuda kini dalam kondisi lebih baik.
"Kalau teman-teman ingat dulu kalau sampai restrukturisasi itu gagal. Jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik," ujar Erick.
Lebih lanjut, Erick mengungkapkan pemerintah akan meninjau total Pertamina untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan.
Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk SKK Migas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian BUMN.
"Sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas? Bagaimana peran Menteri ESDM? Bagaimana Menteri BUMN? Bagaimana juga lain-lain. Nah ini yang kita konsolidasikan," jelasnya.
Ia juga mengisyaratkan kemungkinan merger antara beberapa anak usaha Pertamina, seperti PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari pertukaran penjualan antar perusahaan di dalam satu holding.
Meski begitu, Erick menilai kondisi keuangan dan pelayanan Pertamina saat ini lebih baik dibanding sebelumnya. Ia juga menegaskan meskipun terdapat kasus di beberapa perusahaan BUMN, hal itu tidak seharusnya membuat keseluruhan perusahaan dicap buruk.
"Apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu. Akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh," tegasnya.
Kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023 masih terus dikembangkan penyidik Kejagung.
Penyidik sudah menetapkan sembilan orang tersangka. Para tersangka terdiri dari enam pihak Pertamina dan tiga pihak swasta.
Mereka yaitu Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga serta Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Kemudian, Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Adapun tersangka dari pihak swasta adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
(tsa/del)
