Kenapa Investasi Bodong Bisa Menjamur dan Diminati Warga Indonesia?

Jakarta, CNN Indonesia --

Investasi bodong membuat rakyat Indonesia rugi besar, yakni tembus Rp139,67 triliun sepanjang 2017-2023.

Otoritas mencatat setiap harinya pasti ada laporan warga terjerat investasi bodong. Bahkan, tak kurang dari 1.218 entitas investasi bodong diblokir sampai awal 2024 lalu.

Pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi kelompok yang paling rentan. Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK Hudiyanto mengatakan buruh migran menjadi sasaran karena punya banyak uang dari hasil kerja susah payah selama bertahun-tahun.

Minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku investasi bodong. Sayang, pemerintah masih kesulitan melacak para penipu tersebut.

Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras menyoroti betapa lemahnya penegakan aturan di Indonesia.

Ia mempertanyakan kinerja pengawas dan aparat penegak hukum dalam memberantas investasi bodong.

"⁠Aparat penegak hukum harus mempermudah akses pelaporan investasi bodong, misalnya melalui pelaporan satu pintu," ujar Izzudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/2).

Hukuman untuk pelaku investasi bodong sejatinya sudah tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan. Ada yang diatur di UU Pasar Modal, UU Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sampai UU Perlindungan Konsumen.

Izzudin menilai regulasi saat ini juga sudah cukup untuk menghukum para pelaku investasi bodong. Ini hanya tinggal bagaimana komitmen pemerintah melacak serta menangani kasus tersebut.

"Masyarakat sangat membutuhkan penegakan hukum responsif dan pelayanan atas pelaporan yang memudahkan publik. Sehingga pelaku investasi bodong dapat jera atas perilakunya," tegasnya.

Di lain sisi, ia mengamini bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Ini terjadi justru ketika inklusi keuangan sudah terbilang cukup tinggi.

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keuangan.

Sementara, inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Oleh karena itu, Izzudin mendorong sosialisasi yang sangat masif kepada masyarakat luas. Mereka pemilik literasi keuangan rendah, seperti masyarakat pedesaan serta kelas menengah dan bawah dianggap harus menjadi perhatian utama.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga menyayangkan bagaimana pemerintah membiarkan rapuhnya keamanan digital. Ia menagih peran lebih negara untuk melindungi warganya.

Pemerintah dianggap tahu betul kesadaran rakyat Indonesia masih rendah. Sayang, Huda malah melihat modus-modus penipuan bisa bergerak bebas dan liar di tengah masyarakat.

"Informasi (investasi bodong) tersebut masih tersebar di beberapa media sosial, bahkan sekarang bebas didapatkan di aplikasi pesan percakapan. Pemerintah tidak punya tools yang tepat untuk memotong informasi tersebut," sambungnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...